Selasa , 16 Juli ,2019
Breaking News
UANG SUAP:Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang suap gratifikasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam konferensi pers, Kamis (11/7) malam. (RIZKI/FIN)

Gubernur Kepri Tersangka Suap dan Gratifikasi

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau. Penetapan tersangka ini berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakulan Tim Penindakan KPK di Kepulauan Riau, Rabu (10/7).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp45 juta dan SGD11 ribu bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Suap diberikan oleh tersangka pihak swasta Abu Bakar agar dirinya mendapat izin pemanfaatan laut di Tanjung Piayu, Batam, untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan kegiatan lain, dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji,” ujar Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/7).

Selain perkara suap, kata Basaria, Nurdin juga disangkakan menerima gratifikasi. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya sebagai bupati.

Dalam konstruksi perkara yang berhasil terungkap, mulanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengajukan pengesahan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri. Perda tersebut digunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan dan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Terdapat sejumlah pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut berupa reklamasi dan diakomodir dalam RZWP3K Provinsi Kepri. Abu Bakar menjadi salah satu pihak yang mengajukan izin tersebut pada Mei 2019 lalu.

Permohonan Abu Bakar berupa pengajuan izin pemanfaatan laut berupa reklamasi di kawasan Tanjung Piayu, Batam. Reklamasi tersebut dilakukan untuk membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Piayu merupakan daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Nurdin Basirun sebagai gubernur kemudian memerintahkan bawahannya, Edy Sofyan dan Budi Hartono untuk membantu Abu Bakar agar izinnya disetujui. Untuk mengakali peruntukan kawasan Tanjung Piayu, Budi Hartono menyarankan Abu Bakar untuk membangun restoran berikut keramba di bagian bawah bangunan. Hal ini supaya seolah-olah restoran tersebut terlihat seperti fasilitas budidaya ikan.

Budi Hartono lalu meminta Edy Sofyan untuk melengkapi dokumen serta data pendukung lainnya agar permohonan izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen-dokumen yang disiapkan Edy Sofyan diduga tidak berdasarkan hasil analisis apa pun. Edy diduga hanya melakukan copy paste dari dokumen daerah lain agar persyaratan cepat selesai.

Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung atau pun melalui perantara Edy Sofyan dalam beberapa kesempatan dengan rincian Rp45 juta dan SGD5 ribu pada 30 Mei 2019. Keesokan harinya, 31 Mei 2019, izin prinsip reklamasi seluas 10,2 hektare untuk Abu Bakar terbit. Lalu, pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar SGD6 ribu kepada Nurdin melalui perantara Budi Hartono.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Edy Sofyan dan Budi Hartono sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Abu Bakar sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(riz/fin/tgr)

About Redaksi FIN

Check Also

Kejaksaan Tak Main-Main dengan Aparatnya

FIN.CO.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung menyambut positif pengadilan Tipikor yang memvonis 4 tahun penjara terhadap ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com