Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

FIN.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan, dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra dicopot dari jabatannya. Keduanya tidak menolak putusan tersebut. Mereka menerima dengan lapang dada. Meski diputuskan dicopot dari jabatan, Evi dan Ilham tetap komisioner KPU.

Evi Novida mengaku tak masalah jika DKPP mencopot jabatannya. Ia rela melepas jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU. Hanya, Evi mengaku masih mempelajari putusan tersebut. “yang dicopot hanya dari posisi ketua divisi. Untuk , komisioner nggak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menggantikan tugas tersebut. Itu hal yang saya pikir bisa dilakukan. Semua kegiatan maupun tugas tidak mengalami kendala,” kata Evi di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (11/7).

Menurutnya, dia terus berkoordinasi antarkomisioner KPU. Pasalnya, siapa pun yang menjadi komisioner harus bisa mengemban tugas sebagai kepala divisi. “Tentu saja menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan kepada divisi mana saja,” bebernya.

Evi juga akan menindaklanjuti putusan DKPP dengan rapat pleno. Namun, saat ini Bawaslu dan KPU masih fokus ke sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif di MK. Dia juga beralasan ada satu orang komisioner KPU yang bertugas di luar kota. Ia meyakinkan rapat pleno tak bisa dilakukan cepat. “Dalam waktu satu atau dua hari ini kita akan rapat pleno,” terang Evi.

Terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, jika keputusan DKPP tersebut menjadi bahan evaluasi bagi dirinya dan KPU. “Kami menghormati putusan DKPP,” tegas Ilham. Dalam waktu dekat seluruh komisioner KPU juga akan menggelar rapat pleno. Rapat tersebut menyikapi putusan dari DKPP yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.

Seperti diketahui, Ilham Saputra mendapatkan sanksi akibat persoalan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Hanura. Awal November lalu, Partai Hanura melakukan PAW terhadap salah seorang anggotanya, Dossy Iskandar Prasetyo. Dossy merupakan wakil dari dapil Jatim 8 yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Berdasar aturan, penggantinya adalah Sisca Dewi Hermawati yang mendapat suara terbanyak kedua dari Partai Hanura di dapil tersebut. Namun, Sisca telah dipecat Hanura karena tersangkut masalah hukum. Sebagai gantinya, Hanura mengajukan nama Tulus Sukariyanto yang juga menjadi pengadu dalam perkara tersebut.

Sedangkan Evi Novida digugat Adly Yusuf Saepi. Adly adalah peserta calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang juga mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019. Dalam gugatannya, terdapat tiga perkara yang diajukan ke DKPP. Hal ini terkait tidak diloloskannya Adly dalam seleksi administrasi sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kolaka.

Adly menyebut terdapat transaksi dalam setiap tahapan rekrutmen KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Serta adanya beberapa soal tes KPU yang bocor. Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam menyebut terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan KPU dalam menanggapi persyaratan administrasi pencalonan. Sedangkan terkait adanya kebocoran soal, DKPP menilai seharusnya KPU melakukan seleksi ulang secara transparan.

Menyikapi putusan DKPP itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyatakan sanksi tersebut sifatnya baru. KPU pun masih mengkajinya. “Sedang kita kaji putusan DKPP. Karena ini putusan yang bersifat baru. Sebelumnya DKPP tidak mengambil keputusan seperti ini. Biasanya sampai tahapan komisioner melanggar kode etik atau tidak. Tapi ini ada hal baru. Sudah dinyatakan melanggar kode etik, diberhentikan juga dari jabatan,” ujar Wahyu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here