Setelah MK Lanjut ke MA

Beranda Nasional Setelah MK Lanjut ke MA

FIN.CO.ID, JAKARTA – Langkah Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam menempuh jalur hukum tak hanya berhenti di Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon nomor urut dua tersebut juga mencoba kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Gugatannya masih sama: Kecurangan Pilpres 2019 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelengara pemilu hanya bisa pasrah.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menyebut dalam perkara ini, KPU menjadi pihak turut tergugat. Karena itu, KPU juga merasa perlu meresponsnya. Hasyim menyatakan lembaganya siap menjawab permohonan kasasi tersebut. “Kalau KPU posisinya turut tergugat di MA. Pasti KPU juga akan menanggapi meski sifatnya pasif,” kata Hasyim di Jakarta, Rabu (10/7). KPU akan mengacu putusan MK terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) dalam menyusun jawaban.

Pasalnya, kasasi Prabowo menyoalkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menolak memeriksa dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) lantaran kurangnya alat bukti. Laporan TSM kubu Prabowo-Sandi di Bawaslu tersebut kurang lebih sama dengan permohonan PHPU pilpres yang telah ditolak MK. Mahkamah menilai tudingan kecurangan TSM tak terbukti.

“Putusan MK itu kita jadikan bahan untuk menanggapi. Termasuk pertanyaan soal apakah MA berwenang menangani terkait hal ini,” imbuh Hasyim. Dia mengaku tak mau ambil pusing soal langkah kubu Prabowo yang masih mencari jalan hukum lain. Dia menyerahkan semuanya kepada institusi peradilan. “Ada pihak yang merasa belum selesai, mau dituntaskan silakan saja. Semua jalur dipakai. Bahwa kemudian jalurnya benar atau tidak nanti peradilan yang menyatakan itu. Intinya KPU ketika digugat nggak boleh mengelak, harus menjawab,” papar Hasyim.

Seperti diketahui, Prabowo-Sandiaga telah mengajukan memori kasasi ke MA pada Mei lalu untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.

Atas dasar itu, Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk kedua kalinya pada awal Juli ini dengan nomor perkara 2P/PAP/2019. Perkara tersebut kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.

Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.

Ketua Biro dan Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan, pihaknya telah menerima berkas permohonan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga terkait pelanggaran administrasi pemilu. Menurut dia, saat ini permohonan Prabowo-Sandiaga itu tinggal menunggu jadwal sidang. “Sudah diterima semua sudah siap, tinggal menunggu hari sidang,” jelas Abdullah.

Menurutnya , ada hal yang perlu diluruskan bahwa pengajuan permohonan itu berbeda dari yang sebelumnya. Ia mengatakan, laporan permohonan pertama terkait pelanggaran administrasi Pemilu yang telah ditolak MA dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Sedangkan, permohonan yang sedang diproses saat ini atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Kan orangnya beda. Yang mengajukan beda dari yang lalu. Yang dulu dari tim pemenangan. Sekarang dari Prabowo-Sandiaga,” imbuhnya.

Ia menambahkan, permohonan yang diajukan oleh Prabowo-Sandi dengan kuasa hukumnya Nicolay Aprilindo. “Permohonan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan kuasa kepada Nicolay Aprilindo,” jelas dia. Selanjutnya, kata Abdullah, permohonan Prabowo-Sandiaga itu harus diputuskan oleh majelis MA dalam tenggat waktu paling lama 14 hari sejak berkas tersebut diserahkan.

Sementara itu, Waketum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya memori kasasi tersebut. “Waktu itu pernah mengajukan ke MA, tapi belum terima. Karena ada syarat formal yang belum dilengkapi. Rupanya gugatannya diperbaiki lantas baru dimasukkan sekarang,” kata Sufmi.

Atas gugatan itu, MA menurunkan lima hakim agung yang diketuai hakim agung Supandi. Sedangkan anggotanya adalah Yodi Martono Wahyunadi, Yosran, Is Sudaryono, dan Irfan Fachruddin.

Terpisah, kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, optimistis MA menolak kasasi kedua Prabowo-Sandiaga soal Pemilu TSM. Menurutnya, Jokowi-Ma’ruf sangat berkepentingan. Namun, sampai saat ini pihaknya belum dimintai tanggapan oleh MA. Yusril menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan oleh kuasa hukum Prabowo dan Sandiaga. “Sangat aneh kalau tiba-tiba pemohonnya diganti dengan Prabowo dan Sandiaga Uno tetapi langsung mengajukan kasasi. Sementara keduanya tidak pernah berperkara,” tegas Yusril.

Dia yakin MA akan menyatakan N.O sekali lagi atau menolak permohonan ini seluruhnya. Menurut Yusril, pengajuan kasasi kedua ini tidak relevan. Dia menilai perkara ini menjadi semacam ‘ne bis in idem’ atau mengadili kasus yang sama dengan termohon yang sama dua kali. Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak permohonan Prabowo-Sandiaga untuk seluruhnya.

“Ingat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan diputuskannya perkara oleh MK, maka Bawaslu dan Mahkamah Agung harus dianggap tidak berwenang lagi menangani perkara yang sama. Seharusnya semua pihak menghormati putusan MK dan tidak melakukan upaya hukum lain lagi,” papar Yusril.

(khf/fin/rh)

Baca Juga

Bubar Setelah Enam Jam, Aksi Berakhir Damai

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam...

Jaga Kedaulatan Perairan Indonesia, Bea Cukai dan Polairud Patroli Laut Gabungan

JAKARTA – Sebagai upaya meningkatkan pengawasan dalam mengamankan wilayah perairan laut Indonesia, Bea Cukai bersama Baharkam Polri melaksanakan patroli laut. Hal ini juga sebagai...

Kekerasan Terhadap Anak Meningkat

JAKARTA - Pandemi COVID-19 berdamak pada meningkatnya kekerasan pada anak. Penyebabnya, kondisi ekonomi yang membuat emosi orangtua tak terkendali. Dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen...

Pemerintah Tengah Pastikan Keamanan dan Kehalalan Vaksin Covid-19

JAKARTA - Pemerintah akan menjamin dan memastikan kehalalan dan keamanan vaksin COVID-19 sebelum vaksinasi. Berbagai data tentang vaksin akan dikumpulkan untuk diteliti. Direktur Jenderal Pencegahan...

Kondisi Hamzah Haz Membaik, Masih Dirawat di ICU

JAKARTA - Kondisi kesehatan mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz menurun dan dirawat di Intensity Care Unit (ICU) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...

Berita Terbaru

Selamat, Chelsea Olivia-Glenn Alinskie Dikaruniai Anak Kedua

JAKARTA - Pasangan selebriti Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie tengah berbahagia. Chelsea diketahui baru saja melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki pada hari...

Dijambret, Aktor Anjasmara Terluka dan Cedera

JAKARTA - Aktor Anjasmara sedang terkena musibah. Pemilik nama lengkap Anjasmara Prasetya itu diketahui terjatuh di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan saat sedang bersepeda karena...

Dugaan Korupsi di PT Pelindo II Dibongkar Kejagung

JAKARTA, - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung membongkar ada praktik dugaan tindak pidana korupsi di PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang bernilai miliaran...

Deodoran Sebabkan Kanker, Fakta atau Mitos?

JAKARTA - Penggunaan deodoran dan antiperisperan adalah sesuatu yang umum, khususnya oleh mereka yang aktif, atau mereka yang bermasalah dengan produksi keringat.  Dan Anda pastinya...

Kementerian BUMN Apresiasi Langkah Strategis Konsolidasi Menara TelkomGroup

JAKARTA – Kementerian BUMN menyambut baik dan mengapresiasi langkah strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam rangka penataan portfolio infrastruktur bisnis menara dengan ditandatanganinya...

Nusantara

Hanya 50 Persen Buruh yang Dapat BLT

WONOSOBO - Aliansi Serikat Pekerja Wonosobo (ASPW) datangi gedung DPRD Wonosobo, Senin (19/10). Mereka mendorong pemkab perhatikan nasib buruh di kabupaten setempat. Ketua ASPW, Andrias...

Buruh di Cianjur Minta UMK 2021 Naik 8 Persen

CIANJUR - Aliansi Buruh Cianjur meminta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik setidaknya 8 persen di tahun 2021. Terlebih beredar kabar bahwa UMK tahun 2021...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Pemerintah Tengah Pastikan Keamanan dan Kehalalan Vaksin Covid-19

JAKARTA - Pemerintah akan menjamin dan memastikan kehalalan dan keamanan vaksin COVID-19 sebelum vaksinasi. Berbagai data tentang vaksin akan dikumpulkan untuk diteliti. Direktur Jenderal Pencegahan...

Kondisi Hamzah Haz Membaik, Masih Dirawat di ICU

JAKARTA - Kondisi kesehatan mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz menurun dan dirawat di Intensity Care Unit (ICU) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...

Aksi Lagi, Waspada Disusupi

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi. Tujuannya sama, yaitu menyurakan penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Koordinator Pusat...

Stop Bahas Mobil Dinas

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses pembahasan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural....