Setelah MK Lanjut ke MA

FIN.CO.ID, JAKARTA – Langkah Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam menempuh jalur hukum tak hanya berhenti di Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon nomor urut dua tersebut juga mencoba kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Gugatannya masih sama: Kecurangan Pilpres 2019 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelengara pemilu hanya bisa pasrah.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menyebut dalam perkara ini, KPU menjadi pihak turut tergugat. Karena itu, KPU juga merasa perlu meresponsnya. Hasyim menyatakan lembaganya siap menjawab permohonan kasasi tersebut. “Kalau KPU posisinya turut tergugat di MA. Pasti KPU juga akan menanggapi meski sifatnya pasif,” kata Hasyim di Jakarta, Rabu (10/7). KPU akan mengacu putusan MK terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) dalam menyusun jawaban.

Pasalnya, kasasi Prabowo menyoalkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menolak memeriksa dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) lantaran kurangnya alat bukti. Laporan TSM kubu Prabowo-Sandi di Bawaslu tersebut kurang lebih sama dengan permohonan PHPU pilpres yang telah ditolak MK. Mahkamah menilai tudingan kecurangan TSM tak terbukti.

“Putusan MK itu kita jadikan bahan untuk menanggapi. Termasuk pertanyaan soal apakah MA berwenang menangani terkait hal ini,” imbuh Hasyim. Dia mengaku tak mau ambil pusing soal langkah kubu Prabowo yang masih mencari jalan hukum lain. Dia menyerahkan semuanya kepada institusi peradilan. “Ada pihak yang merasa belum selesai, mau dituntaskan silakan saja. Semua jalur dipakai. Bahwa kemudian jalurnya benar atau tidak nanti peradilan yang menyatakan itu. Intinya KPU ketika digugat nggak boleh mengelak, harus menjawab,” papar Hasyim.

Seperti diketahui, Prabowo-Sandiaga telah mengajukan memori kasasi ke MA pada Mei lalu untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.

Atas dasar itu, Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk kedua kalinya pada awal Juli ini dengan nomor perkara 2P/PAP/2019. Perkara tersebut kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.

Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.

Ketua Biro dan Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan, pihaknya telah menerima berkas permohonan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga terkait pelanggaran administrasi pemilu. Menurut dia, saat ini permohonan Prabowo-Sandiaga itu tinggal menunggu jadwal sidang. “Sudah diterima semua sudah siap, tinggal menunggu hari sidang,” jelas Abdullah.

Menurutnya , ada hal yang perlu diluruskan bahwa pengajuan permohonan itu berbeda dari yang sebelumnya. Ia mengatakan, laporan permohonan pertama terkait pelanggaran administrasi Pemilu yang telah ditolak MA dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Sedangkan, permohonan yang sedang diproses saat ini atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Kan orangnya beda. Yang mengajukan beda dari yang lalu. Yang dulu dari tim pemenangan. Sekarang dari Prabowo-Sandiaga,” imbuhnya.

Ia menambahkan, permohonan yang diajukan oleh Prabowo-Sandi dengan kuasa hukumnya Nicolay Aprilindo. “Permohonan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan kuasa kepada Nicolay Aprilindo,” jelas dia. Selanjutnya, kata Abdullah, permohonan Prabowo-Sandiaga itu harus diputuskan oleh majelis MA dalam tenggat waktu paling lama 14 hari sejak berkas tersebut diserahkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here