Pro Kontra Cukai Plastik

FIN.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengenaan cukai plastik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuai pro dan kontra di masyarakat, bahkan saudaranya sendiri yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Alasan pengenaan cukai plastik ini demi menjaga lingkungan dari sampah plastik. Sebaliknya bisa mematikan kalangan industri.

Cukai plastik akan dikenakan sebesar Rp30 ribu per kilogram (kg) atau Rp200 per lembar. Sampai saat ini, usulan pengenaan cukai plastik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masih digodok di DPR.

Salah satu produsen plastik, Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiyono meminta pemerintah sebelum memutuskan pengenaan cukai sebaiknya melihat data-data terbaru. Sehingga keputusan nanti bisa saling menguntungkan.

“Tapi dasarnya penerapan ini kan masih pakai data lama ya, di situ kan masih dibagi kantong plastik konvensional, degradable, dan plastik biodegradable,” ujar Fajar di Jakarta, kemarin (10/7).

Selain itu, pemerintah juga mesti memikirkan nasib para pemulung kantong plastik yang jumlahnya sekitar jutaan orang. Mereka mencari nafkah dari mengumpulkan kantong plastik.

“Pemulung harus juga dipikirkan, diberdayakan berdayakan, supaya menuju pengolahan sampah berbasis circular economy,” ujar dia.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan besaran pengenaan cukai kantong plastik bervariasi terganung tingkat keramahan lingkungan.

“Pengendalian kantong plastik dengan mekanisme cukai lebih tepat karena besaran tarif cukai bisa dikenakan berdasarkan karakter barangnya,” katanya

“Semakin ramah lingkungan, tarifnya lebih rendah, kalau tidak ramah lingkungan akan kena tarif normal,” tambah dia menjelaskan.

Terpisah, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menerangkan, jika merujuk pada dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan, baik bagi penggunanya, orang lain dan lingkungan, maka plastik pantas dikenai cukai.

Lanjut Tulus, menurut data Bank Dunia tahun 2018, sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya dan saat ini sekitar 150 juta ton plastik mencemari lautan dunia. Dan tragisnya, Indonesia menjadi negara pencemar kedua terbesar di dunia setelah Cina. Diperkirakan Indonesia menyumbang 0,48-1,29 juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan.

“Oleh karenanya, jika tidak ditanggulangi secara secara menyeluruh, sampah plastik akan mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang semakin parah, dan merugikan kita semua,” kata Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (10/7).

Namun demikian, kata Tulus, pengenaan cukai bukanlah satu satunya cara untuk menekan dan mengendalikan penggunaan dan konsumsi plastik.

“Tanpa disinergikan dengan kebijakan lain, konsumsi plastik tetap dominan, sekalipun telah dikenai cukai yang tinggi pula,” ucap Tulus.

Jika penerapan cukai jadi diberlakukan, ada tiga faktor yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah, yakni pertama, Kemenkeu harus menjamin bahwa tujuan utama penerapan cukai plastik bukanlah instrumen untuk menggali pendapatan negara.

Kedua, penerapan cukai plastik hanyalah masa transisi, dan nantinya produsen plastik harus mampu (wajib) membuat produk plastik yang benar benar bisa diurai secara cepat oleh lingkungan, apa pun produk plastiknya. Setelah itu tercapai, cukai plastik harus dihentikan.

Ketiga, dana yang diperoleh dari cukai plastik, sebagian (10 persen) harus dikembalikan untuk upaya promotif dan preventif, misalnya secara edukasi dan pemberdayaan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengurangi konsumsi plastik.

Tak lupa, YLKI juga mendorong pemerintah, lintas kementerian dan lembaga, untuk secara serius menanggulangi masalah plastik, dari hulu hingga hilir.

“Dari hulu seharusnya pemerintah mewajibkan adanya produk plastik yang mengantongi SNI. Dan dari sisi hilir pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan pengendalian konsumsi plastik oleh konsumen, termasuk masalah plastik berbayar yang saat ini belum jelas arah dan regulasinya,” kata Tulus.

YLKI juga mendesak untuk kalangan pelaku usaha/produsen untuk bertanggung jawab pada sampah plastik dari produk yang dijualnya untuk ditarik dan dikelola kembali dan meminimalisir cemaran yang dihasilkan, sebagaimana prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) yang dimandatkan oleh UU tentang Lingkungan Hidup dan UU tentang Persampahan. Hal ini belum terlihat sama sekali.

Dan, YLKI juga meminta Kemenperin untuk tidak secara telanjang menjadi corong pelaku usaha, dengan menolak wacana cukai plastik, tanpa argumen yang rasional.

“Jelas peran sektor industri tidak bisa dinegasikan, apalagi dimatikan. Tetapi sektor industri harus kreatif untuk memproduksi plastik yang tidak merusak lingkungan, dan bahkan mempunyai tanggungjawab menyelamatkan lingkungan. Jangan malah makin destruktif terhadap lingkungan,” pungkas Tulus.

(din/fin)