Selasa , 16 Juli ,2019
Breaking News

Pemerintah Dinilai Rancu Soal Pemda Boleh Berbisnis

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun proses bisnis atau bagi yang sudah segera menerapkan bisnis yang telah disusun. Namun pengamat menilai kebijakan itu rancu.

Kebijakan yang diterbitkan Kementerian PANRB merujuk pada Peraturan Menteri (Pemern) PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Menanggapi kebijakan pemerintah itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, bahwa tugas pokok dan fungsi pemerintah mengatur jalannya roda kehidupan masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sekarang mau gimana, apakah mau juga berbisnis atau ini bisnis ASN mau ikut bisnis. Menurut saya nanti jadi rancu. Apakah sekarang harus jadi Penerimaan Negara Bukan Pajak? (PNBP),” ujar Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (10/7).

Agus menjelaskan, untuk mengurus masalah bisnis telah ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga jika tugas bisnis juga diwajibkan kepada pemda akan menjadi tidak teratur.

“Pemerintah tidak perlu melakukan apapun, sudah diwajibkan BUMN. Tugas mereka menjalankan roda pemerintahan, membuka atau mencari kesempatan bisnis,” tegas Agus.

Mengenai peta bisnis bagi Pemda, Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, T Eddy Syah Putra meminta pemda segera menyusun proses bisnis, Sementara yang sudah melakukan action bisnisnya.

“Bagi instansi pemerintah yang sudah menyusun peta proses bisnis dapat segera menyesuaikan dengan peraturan ini,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, kemarin (10/7).

Harapan dia, melalui proses bisnis ini, Pemda dapat menuju progres dan akselerasi perbaikan tata laksana birokrasi akan berjalan semakin baik.

Selain itu, juga mencapai visi misi daerah juga dapat semakin terukur, berjalan baik, terstruktur, dan berjenjang.

“Sejak reformasi birokrasi bergulir, telah diperkenalkan tagline organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sebagai bentuk update dari organisasi yang miskin struktur, tetapi kaya fungsi,” tutur dia.

Menurut dia, Pemda memang harus ada perubahan, tidak sekadar membentuk struktur, tapi mampu mengelola proses dalam struktur sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan.

Kebijakan tersbeut juga sebagai upaya untuk menghadapi era digitaliasi atau pemerintahan berbasi elektronik (e-goverment).

“Bisa dibayangkan, penerapan e-government akan mubazir tanpa adanya pengelolaan proses bisnis yang memadai. Yang akan terjadi hanyalah pemborosan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan penciptaan aplikasi yang duplikatif dan statis,” pungkasnya.

(din/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Harga Gas di Indonesia Paling Stabil

FIN.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menyatakan harga gas di Indonesia terbilang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com