Selasa , 16 Juli ,2019
Breaking News

MA Pertontonkan Dagelan yang Tak Lucu

ICW Desak KY Periksa Hakim Pemberi Kasasi Syafruddin

 

JAKARTA, FIN.CO.ID – Lagi-lagi menuai kontroversi. Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari rumah tahanan negara (rutan) KPK dinilai tidak relevan dan mendapat kecaman dari sejumlah kalangan. Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas MA pun akhirnya didesak untuk memeriksa para hakim yang mengadili perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.

Yang menarik, di tingkat kasasi, tiga hakim yang mengadili memiliki pendapat berbeda-beda. Ketua Majelis Hakim Salman Luthan, misalnya, menyatakan sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sedangkan anggota hakim Syamsul Rakan menyebut perbuatan Syafruddin masuk ranah perdata. Sementara anggota hakim lainnnya, M. Askin menyebut perkara itu masuk perbuatan hukum administrasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan putusan MA itu merupakan dagelan hukum. Sebab, selain melepaskan Syafruddin dari segala jeratan hukum, hakim juga memutuskan bahwa skandal korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan Syafruddin bukan masuk ranah pidana, melainkan perdata.

“Tentu putusan ini akan berimplikasi serius pada tingkat kepercayaan publik pada lembaga peradilan,” kata Kurnia, kemarin (10/7). Syafruddin sebelumnya divonis bersalah dalam perkara korupsi BLBI di pengadilan tingkat pertama dan banding. Bahkan, di tingkat banding, hukuman yang dijatuhkan hakim bertambah. Dari 13 tahun menjadi 15 tahun.

Untuk diketahui, KPK mendakwa Syafruddin memperkaya salah satu obligor BLBI, Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,58 triliun atas dasar pengeluaran Surat Keterangan Lunas (SKL). Padahal yang bersangkutan mengetahui aset yang dijaminkan oleh Nursalim berstatus misrepresentasi, sehingga tidak layak diberikan SKL.

Kurnia mengatakan, langkah KPK mengungkap skandal korupsi BLBI itu sudah tepat. Sebab, ada unsur mens rea dari Sjamsul Nursalim ketika menjaminkan aset yang seolah-olah bernilai sesuai perjanjian master of settlement acquisition agreement (MSAA). “Tetapi di kemudian hari ternyata (aset yang dijaminkan) ditemukan bermasalah,” ungkap Kurnia.

KPK telah melepaskan Syafruddin pada Selasa (9/7) kemarin. Pelepasan itu dilakukan setelah KPK menerima salinan putusan dari MA. Syafruddin dilepaskan pada pukul 19.54. Sebelum masuk ke kendaraan, dia sempat menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak. “Saya bisa di luar sekarang ini adalah suatu proses perjalanan panjang,” tuturnya saat keluar dari rutan KPK di K4. (dbs/mhf/ful/fin)

 

About Syaiful Amri

Check Also

Kejagung Kejar Tersangka Baru Korupsi Lahan Batubara

FIN.CO.ID, JAKARTA – Hampir sebulan lamanya, Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) melengkapi berkas ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com