Baiq Nuril Titipkan Surat Amnesti Presiden Melalui Komisi III

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Tampak dari kiri : Anggota Fraksi PKS DPR RI, Nasir Djamil, Terdakwah Kasus UU ITE, Baiq Nuril, Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi memberikan surat Amnesti yang diperuntukan kepada Presiden karena dinilai Baiq korban, bukan pelaku kejahatan disela-sela forum Legislasi bertema Baiq Nuril ajukan Amnesti, DPR Setuju? di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Baiq, mantan guru honorer di sebuah sekolah di Mataram, Nusa Tenggara Barat dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 UU ITE. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan dikenai pidana. Kasus ini bermula saat Baiq kerap dilecehkan oleh kepala sekolah, Muslim, melalui telepon. Dia kemudian merekam pembicaraan dengan Muslim. Atas dasar itulah Muslim melaporkannya kepada penegak hukum. Baiq pun dipidana. Belakangan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq.