Sistem e-Rekap Disiapkan untuk Pilkada Serentak 2020

Beranda Nasional Sistem e-Rekap Disiapkan untuk Pilkada Serentak 2020

FIN.CO.ID, JAKARTA – Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sedang digodok. Bukan hanya penyelenggara pemilu. Semua stakeholder juga membahasnya. Regulasi dipastikan akan rampung sebelum proses tahapan dimulai. Termasuk soal masa jabatan kepala daerah.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menjelaskan masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan Bahtiar, masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun. Namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. “Masa jabatan KDH (Kepala Daerah) adalah 5 (lima) tahun. Namun, yang dimaksud 1 (satu) periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,” ujar Bahtiar di Jakarta, Jumat (05/07).

Dengan demikian, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu. Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. “Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih, maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Jika sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun, tidak dihitung satu periode,” jelas Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar focus group discussion (FGD) membahas wacana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) untuk Pilkada 2020, dan evaluasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019. FGD ini mengangkat tema Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi pada Pemilu 2019. “Kita punya waktu setengah tahun mempersiapkan hal ini (e-Rekap),” kata Komisioner KPU Viryan Azis. Ia mengatakan sejauh ini belum ada yang berhasil meretas Situng. Karena itu, dia optimistis jika e-Rekap diterapkan pada Pilkada 2020, teknologi itu juga bisa digunakan pada Pemilu 2024. “Saya pikir untuk Pemilu 2024 (e-Rekap) bisa digunakan dengan asumsi sudah digunakan sejak Pilkada 2020,” tuturnya.

Sementara itu, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU harus meyakinkan publik tentang sistem e-Rekap sebelum diterapkan. Kepercayaan bisa terbangun jika publik dilibatkan secara luas dalam penyusunan regulasi mengenai e-Rekap sebagai hasil resmi. “Kuncinya, kita perlu membangun sejak awal kepercayaan ini. Kalau tidak akan percuma. Terlalu banyak contoh pengalaman di negara asing yang gagal, karena kepercayaan tak terbangun sejak awal. Atau ketidakpercayaan itu muncul setelah sistem itu lama diterapkan,” terang Hadar.

KPU sendiri bakal mendiskusikan rencana penerapan e-Rekap untuk Pilkada 2020 dengan Komisi II DPR RI. Diskusi itu akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020 dengan DPR pada Senin (8/7) mendatang.

(khf/fin/rh)

Baca Juga

9 November Geruduk Parlemen

JAKARTA - Buruh berencana menggeruduk gedung parlemen baik di pusat maupun daerah saat pembukaan masa sidang. Aksi ini masih terkait dengan penolakan UU Cipta...

Soal Jokowi yang Sering Lupa Menyebut Namanya, Ma’ruf Amin: Namanya juga Lagi Tegang

JAKARTA- Wakil Presiden Maruf Amin angkat bicara terkait posisi dirinya yang disebut-sebut sebagai posisi yang 'terlupakan'. Bahkan di salah satu acara resmi, Presiden Joko...

Menakar Kinerja Jokowi di Masa Pandemi

JAKARTA – Genap sudah satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Tak...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Berita Terbaru

Selesaikan Konflik LCS Lewat Hukum Internasional

JAKARTA – Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, meminta agar seluruh sengketa di Laut China Selatan (LCS) diselesaikan lewat jalur damai menggunakan aturan hukum internasional. Ia...

Penyerapan Dana Desa Capai Rp33,2 T Hingga 22 Oktober

  JAKARTA -  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) mencatat penggunaan dana desa hingga 20 Oktober 2020 mencapai Rp33,2 triliun dari pagu anggaran...

Pendaftar Guru Penggerak Sudah Capai 1.108 Peserta

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, sebanyak 1.108 guru telah mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan kedua. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD,...

Denny Siregar: Jokowi yang Tetapkan Hari Santri, Tapi Dia Dituduh Anti Islam, Sial kan?

JAKARTA- Setiap tanggal 22 Oktober setiap tahun para santri merayakan hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Meski demikian,...

Media Diminta Edukasi Demokrasi

JAKARTA – Pemerintah mengajak kalangan media massa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020....

Nusantara

Diduga Berzina, Warga Pegirikan Dipolisikan

TALANG - Kasus dugaan perzinaan yang dilakukan warga Pegirikan, Kecamatan Talang diadukan ke jajaran Unit PPA Polres Tegal. Dari kasus perzinaan ini mengakibatkan istri...

Tinggi, Kasus Persetubuhan Anak di Cianjur

CIANJUR - Hak-hak anak masih belum terpenuhi dengan baik, mulai dari hak hidup layak sampai pendidikan. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Regulasi Vaksinasi Harus Jelas

JAKARTA - Program vaksinasi COVID-19 harus dianggarkan dengan baik, agar tak membebankan BPJS Kesehatan. Skema pemberian harus jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut...

Bubar Setelah Enam Jam, Aksi Berakhir Damai

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam...