Kemenlu: Indonesia Bukan Negara Penampung Pengungsi

HomeInternasionalKemenlu: Indonesia Bukan Negara Penampung Pengungsi

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menanggapi, saran dari Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 guna mengatasi masalah pengungsi.

Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Fazasyah mengatakan, bahwa saran tersebut bukanlah suatu cara untuk penyelesaian seluruh permasalahan para pengungsi yang sedang transit di Indonesia.

“UNHCR berkewajiban untuk mencarikan negara yang bersedia menampung status akhir dari para pengungsi tersebut,” kata Teuku di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut Teuku, Indonesia bukanlah negara pihak atau penandatangan Konvensi Terkait Status Pengungsi, yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951.

“Konvensi tersebut adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka.” jelasnya.

Teuku menjelaskan, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah, untuk membantu para pengungsi yang transit di Indonesia bersifat sementara dan berdasarkan asas kemanusiaan dan bukan kewajiban.

“Selama kita mampu kita berikan bantuan, tapi kita bukan negara yang berkewajiban,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah RI meminta, kepada negara tujuan para pengungsi, dalam hal ini adalah negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, agar melaksanakan kewajibannya karena telah meratifikasi konvensi tersebut.

“Sebagai negara sahabat, Indonesia bisa mengimbau Australia untuk menyerap para pengungsi yang ada di satu wilayah. Meskipun, langkah tersebut bukan kewenangan Indonesia melainkan kewenangan UNHCR,” katanya.

Dapat diketahui, dalam beberapa hari terakhir ratusan pengungsi dari Afghanistan melakukan unjuk rasa di depan kantor perwakilan Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jakarta.

“Mereka menuntut agar segera ditempatkan ke negara lain. Mayoritas pengungsi dari Afghanistan nasibnya terkatung-katung di Indonesia tanpa kejelasan,” pungkasnya.

(der/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru