Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Beranda Ekonomi Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

FIN.CO.ID, JAKARTA – Telah dua minggu lebih regulasi tarif baru taksi online diberlakukan. Namun masih saja ada kelompok-kelompok yang tidak terima atas kebijakan tersebut sampai menempuh jalur hukum.

Padahal kebijakan dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 menyangkut keselamatan dan keamanan pengemudi, penumpangnya, tarif, hubungan kemitraan antara aplikator dengan mitra pengemudi, dan masalah suspend.

“Mudah-mudahan tidak ada alagi guagatan-gugatan karena PM ini kita lahirkan, kita buat dengan sangat akomodatif baik dari sisi institusi ataupun asosiasi termasuk pasal-pasalnya juga sangat akomodatif,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Jakarta, kemarin (5/7).

Kendati demikian, Budi memberikan apresiasi terhadap pihak aplikator dan pengemudi yang turut menjalankan regulasi yang telah dibuat regulator. “Untuk para aplikator dan pengemudi, saya ucapkan terimakasih udah menjalakan regulasi yang kita buat,” ucap dia.

Analisis Kebijakan Transportasi sekaligus sebagai Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menilai kebijakan tersebut memang terasa berat bagi pengemudi taksi online. Namun apa yang dikeluarkan oleh Kemenhub sudah bagus demi kebaikan bersama.

“Bagi driver taksi online tentu membayar Rp5 juta itu berat sekali. Tapi bagi kelompok usaha yang mampu ya tidak apa-apalah,” ujar dia kepada fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (5/7).

Aturan itu membuat pengemudi taksi online keberatan. Salah satunya pengemudi taksi online yang tidak mau disebutkan namanya meminta pemerintah untuk merevisi aturan tersebut sehingga biaya izin angkutan sewa khusus (ASK) bisa di bawah dari Rp5 juta.

“Keberatan, pengennya semurah-murahnya. Kalau urus nomor induk berusaha (NIB) sebesar Rp5 juta, wah mahal banget,” ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (5/7).

Dengan biaya urus NIB yang terbilang mahal itu akan membuat banyak pengemudi tersangkut masalah hukum. “Yah ujung-ujungnya kena polisi,” ucap dia.

Seperti diketahui, Kemenhub resmi menerapkan aturan baru soal taksi online mulai 18 Juni 2019. Aturan itu tertuang dalam PM Perhubungan Nomor 118 tahun 2018.

Dalam aturan itu harus mengurus izin angkutan sewa khusus yang dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. Pengenaan biaya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp5 juta.

(din/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Perketat Pengawasan Transportasi Udara

JAKARTA - Pengawasan transportasi udara harus diperketat. Sehingga tragedi kecelakaan pesawat tidak lagi terulang.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keselamatan penumpang pada semua jasa...

Dirut BPJS Kesehatan Pantau Implementasi P-Care Vaksinasi Covid-19

PALEMBANG - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris turun langsung meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga medis di Puskesmas Merdeka Palembang, Rabu (20/01). Langkah...

Lembaga Penyelenggara Pemilu Perlu Dibenahi

JAKARTA – DPR menilai, perlunya penguatan dan penataan ulang terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pembenahan tiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu...

Refly Harun: Demokrasi Kita jangan Cemen, Dikit-Dikit Lapor Polisi dan Main Tangkap

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun berharap dengan hadirnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri baru menggantikan Idham Azis, bisa mewujudkan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News