JK Tak Beri Saran, Ma’ruf Tunggu Presiden

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Pembicaraan mengenai susunan kabinet ke depan makin mengemuka pascapenetapan capres dan cawapres terpilih oleh KPU. Cawapres terpilih KH Maruf Amin tidak menampiknya. Hanya saja, dia menyatakan saat ini belum ada pembicaraan apapun antara dia dengan capres terpilih Joko Widodo tentang susunan kabinet.

    Hal itu disampaikan Maruf usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres kemarin (4/7). “Yang pasti tentu ada dari pihak partai koalisi, dari profesioinal, kira-kira begitu,” terangnya. Sementara, siapa-siapa orangnya belum ada pembicaraan sama sekali. Termasuk jumlah menteri yang akan direkrut atau bahkan peluang perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.

    Maruf mengatakan, calon menteri bisa dari mana saja. Termasuk dari ormas seperti PBNU. Berdasarkan penelusuran Jawa Pos, selama bertahun-tahun, seperti sudah ada tradisi menempatkan perwakilan NU dan Muhammadiyah di kabinet, siapapun presidennya.

    Biasanya, NU mendapatkan posisi menteri agama. Meskipun ada kader Muhammadiyah, yakni Malik Fajar, yang pernah menjadi menag di awal era Reformasi. Sementara, umumnya Kader Muhammadiyah akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

    Sejauh ini, partai-partai koalisi juga belum diajak berbicara soal gambaran kabinet yang diinginkan Jokowi. “Pak Jokowi bilang pertengahan Juli baru mulai (dibicarakan),” lanjut mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

    Sementara itu, JK memastikan dia tidak akan ikut campur dalam penyusunan kabinet mendatang. siapa saja yang layak dipertahankan atau perlu diganti, sudah bukan urusan dia lagi. “Itu antara pak Jokowi dengan Beliau,” ujar JK sembari menoleh ke Maruf.

    Dia mengingatkan, penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. “Tentu Wapres dapat memberikan masukan,” lanjut tokoh yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu. yang jelas, presiden dan wapres dalam bekerja nanti akan bersama-sama, tidak bisa dipisahkan.

    Disinggung mengenai upaya mempertemukan Prabowo dan Jokowi, JK menyatakan sampai saat ii belum ada pembicaraan lagi. Kali terakhir dia bertemu Prabowo adalah pada 23 Mei lalu. “Saya belum berkomunikasi (lagi),” tutur JK. Selain yang sudah pernah ida sampaikan ke publik, JK menolak menyebutkan isi pertemuan itu karena bersifat tertutup.

    Dia berharap para pihak yang terkait dnegan kontestasi pemilu, khususnya pilpres bisa segera berekonsiliasi. Bersatu kembali sehingga polarisasi di masyarakat perlahan bisa menuruh dan kembali kepada fitrah Indonesia, yakni bersatu dan rukun.

    Di sisi lain, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan 10 nama calon menteri ke Presiden Jokowi. Partainya menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi, apakah akan dipilih semua atau sebagian saja. “Presiden yang nanti menentukan,” terang dia saat ditemui di ruangannya Kompleks Parlemen, Senayan.

    Menurut dia, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi. Baik menteri koordinator perekonomian, menteri keuangan, perdagangan, perindustrian, dan menteri terkait lainnya. Posisi menteri di bidang ekonomi sangat penting, karena PKB ingin meningkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Selain menteri di bidang ekonomi, PKB juga menghendaki menteri pendidikan. Daniel mengatakan, partainya mengusulkan agar menteri yang mengurusi pendidikan digabung menjadi satu. Sekarang pendidikan ditangani tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Terknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), dan Kementerian Agama (Kemenang). “Pendidikan sangat strategis bagi PKB,” ungkapnya.

    Dia mengusulkan Kemendikbud dan Kemenristekdikti dilebur menjadi satu kementerian, kemudian bidang pendidikan yang akan di Kemenang juga dialihkan ke kementerian pendidikan. Jadi, Kemenag hanya mengurusi keagamaan saja, tidak mengurusi pendidikan lagi.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here