KPU Optimistis Patahkan Dalil Permohonan PHPU Pileg di Sidang MK

Beranda Nasional KPU Optimistis Patahkan Dalil Permohonan PHPU Pileg di Sidang MK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan siap menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). lembaga penyelenggara pemilu ini optimistis mampu mematahkan tudingan adanya pelanggaran dalam pemilihan legislatif (pileg).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan semua jawaban. Jawaban tersebut diakui sudah disiapkan sejak permohonan sengketa Pileg diajukan pada pada 21-24 Mei lalu. Sebanyak 340 perkara yang didaftarkan pihak pemohon. Total 340 itu, MK meregistrasi 260 perkara yang terdiri dari 250 sengketa DPR/DPRD dan 10 sengketa DPD. Mengerucutnya angka itu lantaran banyak permohonan satu parpol dalam satu provinsi diajukan lebih dari satu.

“Saat didaftarkan kemarin kan kita sudah petakan. Daerah mana saja, provinsi mana saja yang kemudian ada, kemudian yang tidak dilanjutkan ke persidangan. Ya 250 ini kita siapkan lebih serius lagi,” tegas Arief di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (02/7).

Dia yakin jajarannya dapat mematahkan dalil-dalil yang akan diajukan pemohon. Bahkan alat bukti yang akan ditampilkan di muka persidangan dirasa amat cukup. “Penyelenggara pemilu menghadapi proses sengketa di MK ini bukan hal baru. Semua sudah tahu polanya, tinggal sekarang ada buktinya nggak, ada alat buktinya nggak. Jangan-jangan mendalilkan TPS nomor 1, tapi alat bukti TPS nomor 1 tidak ada, ya nggak bisa dong,” jelas Arief. KPU mengklaim memiliki alat bukti dan jawaban yang kuat untuk mematahkan dalil-dalil pihak pemohon PHPU Legislatif 2019.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, jawaban dari KPU atas permohonan pemohon dengan menyajikan kronologis yang baik soal kerja-kerja yang sudah dilakukan. “Yang kronologis kerja mereka ditopang dengan alat bukti yang kuat,” ujar Titi.

Dia mengatakan KPU harus mengkonsolidasikan alat bukti, data, dan fakta yang kuat. Hal itu bertujuan menunjukkan KPU bekerja sesuai kapasitas sebagai penyelenggara pemilu. “Berbagai alat bukti dokumen, saksi, ahli bila diperlukan itu sudah bisa dipersiapkan untuk kepentingan persidangan,” ucap Titi.

Ia menegaskan, rangkaian PHPU Pileg menjadi momen membuktikan kredibilitas, integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU sebagai pihak termohon, mampu meyakinkan majelis hakim MK bahwa tidak memanipulasi hasil pemilu. “KPU dalam hal ini harus bisa menyiapkan keterangan yang betul-betul menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan berkaitan dengan tugas pengawasan dan penegakan hukum, berkenaan dengan pokok perselisihan yang dimohonkan,” tegas Titi.

Dia mencontohkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dihadirkan sebagai saksi bisa saja justru berasal dari partai politik peserta pemilu. Hal ini disebut akan mengancam integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu. “Tanpa sepengetahuan KPU daerah, jajaran di atasnya datang ke Jakarta dibiayai oleh (parpol) peserta pemilu,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Titi menilai sebagai penyelenggara pemilu di tingkat bawah, hal itu tidak dibenarkan. Andai harus, perlu ada izin yang menyatakan diperbolehkannya dari kelembagaan KPU pusat maupun daerah sebagai saksi.

(khf/fin/rh)

Baca Juga

9 November Geruduk Parlemen

JAKARTA - Buruh berencana menggeruduk gedung parlemen baik di pusat maupun daerah saat pembukaan masa sidang. Aksi ini masih terkait dengan penolakan UU Cipta...

Soal Jokowi yang Sering Lupa Menyebut Namanya, Ma’ruf Amin: Namanya juga Lagi Tegang

JAKARTA- Wakil Presiden Maruf Amin angkat bicara terkait posisi dirinya yang disebut-sebut sebagai posisi yang 'terlupakan'. Bahkan di salah satu acara resmi, Presiden Joko...

Menakar Kinerja Jokowi di Masa Pandemi

JAKARTA – Genap sudah satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Tak...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Berita Terbaru

Denny Siregar: Jokowi yang Tetapkan Hari Santri, Tapi Dia Dituduh Anti Islam, Sial kan?

JAKARTA- Setiap tanggal 22 Oktober setiap tahun para santri merayakan hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Meski demikian,...

Media Diminta Edukasi Demokrasi

JAKARTA – Pemerintah mengajak kalangan media massa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020....

Hari Santri Nasional, Menag Apresiasi Resolusi Jihad

JAKARTA- Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Penetapan Hari Santri antara lain didasarkan pada...

270 Orang Anarko Diamankan, Polisi Lakukan Maladministrasi

JAKARTA - Sebanyak 270 orang diamankan terkait demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (20/10). Mereka diamankan karena berniat membuat rusuh dan melakukan...

Aparat Diduga Terlibat dalam Penembakan Pendeta Yeremia di Papua

JAKARTA- Temuan hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Papua bentukan pemerintah diumumkan mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan terhadap pendeta Yeremia...

Nusantara

Diduga Berzina, Warga Pegirikan Dipolisikan

TALANG - Kasus dugaan perzinaan yang dilakukan warga Pegirikan, Kecamatan Talang diadukan ke jajaran Unit PPA Polres Tegal. Dari kasus perzinaan ini mengakibatkan istri...

Tinggi, Kasus Persetubuhan Anak di Cianjur

CIANJUR - Hak-hak anak masih belum terpenuhi dengan baik, mulai dari hak hidup layak sampai pendidikan. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Regulasi Vaksinasi Harus Jelas

JAKARTA - Program vaksinasi COVID-19 harus dianggarkan dengan baik, agar tak membebankan BPJS Kesehatan. Skema pemberian harus jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut...

Bubar Setelah Enam Jam, Aksi Berakhir Damai

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam...