MK Registrasi Sengketa Pileg, KPU Kumpulkan Bukti

Beranda Nasional MK Registrasi Sengketa Pileg, KPU Kumpulkan Bukti

FIN.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai meregistrasi perkara sengketa hasil pemilihan umum calon anggota legislatif (Pileg) 2019, Senin (1/7). Registrasi merupakan proses keempat dalam penanganan penanganan penyelesaian sengketa Pileg.

Kepala Bagian Humas MK, Fajar Laksono, mengatakan bahwa proses registrasi sengketa Pileg dimulai pada Senin (1/7).

“Mulai siang hari ini (Senin, 1/7), kami melaksanakan registrasi permohonan perkara sengketa Pemilu Legislatif 2019,” ujarnya di Gedung MK, Senin (1/7).

Dia juga mengatakan akan langsung menyampaikan salinan sengketa tersebut kepada pihak termohon, pihak terkait, dan Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Hari ini mulai registrasi termasuk penyampaian salinan permohonan kepada termohon, pihak terkait, dan Bawaslu,” lanjutnya.

Dijelaskannya, registrasi perkara sengketa Pileg 2019 ini sekaligus dicatat di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kemudian akan diunggah ke situs resmi MK.

Sidang pendahuluan akan dilaksanakan pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

“Kemudian, sidang pemeriksaan saksi dan bukti akan dilakukan pada 13 Juli hingga 30 Juli,” katanya.

Selanjutnya Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) pada 31 Juli sampai 5 Agustus 2019.

“Untuk sidang pengucapan putusan akan diagenda pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK,” katanya.

Penanganan sengketa Pileg berbeda dengan sengketa Pilpres. Untuk sengketa pileg masing-masing akan ditangani tiga panel hakim. Hal tersebut bertujuan menghindari konflik kepentingan masing-masing hakim agar tidak menangani sengketa yang berasal dari daerah asalnya.

“Tiga panel hakim masing-masing mewakili unsur Mahkamah Agung, pemerintah, dan DPR,” ucap Fajar.

Panel pertama diketuai Ketua MK Anwar Usman dengan anggota Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Panel kedua diketuai Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan Manahan Sitompul. Sementara panel ketiga diketuai I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.

Hingga awal Juni lalu, MK telah menerima 339 permohonan sengketa pileg yang terdiri dari 329 diajukan parpol/caleg dan 10 diajukan calon anggota DPD.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumpulkan KPUD provinsi untuk melakukan persiapan menghadapi gugatan sengketa Pileg di MK. Pertemuan diagendakan, Selasa (2/7).

“Besok sore (hari ini, Selasa 2/7 -red) di hotel Grand Mercure, kita akan kumpulkan KPU Provinsi,” ujar komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Senin (1/7).

Menurut Ilham, pertemuan ini untuk menyiapkan jawaban dan mengumpulkan bukti.

Kami hari ini masih menunggu buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) bahwa dari 339 gugatan yang dimohonkan para partai apakah semuanya akan dilanjutkan pada mahkamah atau tidak, katanya.

“Kami juga akan membicarakan soal apa saja yang kemudian dimohonkan pada kita, kita siapkan jawabannya. Bukti-bukti, karena tanggal 5-12 Juli itu kan penyerahan bukti-bukti kita,” sambungnya.

Jika bukti dari KPU Kabupaten Kota dan Provinsi sudah lengkap, KPU akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai bahan untuk memberikan keterangan dalam sidang.

Selain itu, Ilham juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan kuasa hukum. Nantinya terdapat 5 firma hukum yang akan menangani gugatan pileg di MK. Masing-masing firma hukum ini dibagi berdasarkan partai politik.

“Jadi nanti kan memang pengacara itu dibagi perpartai, misalnya Ali Nurdin dapatnya partai apa aja, ada 5 pengacara atau 5 firma untuk menghendel gugatan ini,” kata Ilham.

Dijelaskan Ilham, adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. Dikatakannya hampir semua partai politik melakukan proses permohonan ke MK.

Namun jika KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tidak terdapat perselisihan hasil pemilu untuk pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU daerah akan melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih setelah BRPK.

Bila terdapat sengketa maka akan diproses hingga selesai yang kemudian akan juga ditetapkan setelah proses di MK selesai.

DPR RI penetapannya 1 Oktober, ucapnya.

(gw/fin)

Baca Juga

Vaksin Merah Putih Ada Enam Versi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) memastikan, bahwa akan ada enam versi vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air. Pernyataan...

Pariwisata Harus Terapkan Prokes

JAKARTA – DPR RI menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M) pada destinasi wisata. Di masa pandemi...

Vaksin Sinovac Lulus Uji Klinis 3

JAKARTA - Vaksin COVID-19 produksi Sinovac dinyatakan lulus uji klinis tahap 3. Vaksin dinyatakan bisa digunakan dan aman. Meski demikian Pemerintah masih menunggu laporan...

20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sedikitnya 20 dari 34 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021....

Sosialisasi AN Segera Disampaikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, bahwa Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) telah mulai disosialisasikan. Khususnya, kepada mitra Kemendikbud...

Berita Terbaru

Penambang Batu Bara Leluasa Beroperasi

WATAMPONE - Pemerintah tidak hadir dalam mengawasi tambang batu bara di Kabupaten Bone. Penambang leluasa beroperasi. Warga di Desa Massenrengpulu misalnya, mulai resah atas kerusakan...

Vaksin Merah Putih Ada Enam Versi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) memastikan, bahwa akan ada enam versi vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air. Pernyataan...

Sindir Denise Chariesta, Omongan Nikita Mirzani Mungkin Ada Benarnya Juga

JAKARTA - Presenter Nikita Mirzani dan selebgram Denise Chariesta menjadi bintang tamu dalam acara Brownis di Trans TV baru-baru ini. Tampil bareng dalam satu acara,...

Realisasi Bansos Tunai Capai 82 Persen

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat realisasi Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) sudah mencapai 82 persen. Bantuan ini direncanakan rampung dalam waktu dekat. Direktur Jenderal...

Infografis: 20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sebanyak 20 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021. Keputusan tersebut...

Nusantara

Penambang Batu Bara Leluasa Beroperasi

WATAMPONE - Pemerintah tidak hadir dalam mengawasi tambang batu bara di Kabupaten Bone. Penambang leluasa beroperasi. Warga di Desa Massenrengpulu misalnya, mulai resah atas kerusakan...

Libur Panjang, Bupati Azwar Anas Imbau Warga Taati Prokes di Tempat Wisata

JAKARTA- Libur panjang pada pekan ini berjalan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020. Sejumlah tempat wisata dipastikan ramai dengan pengunjung. Bupati Banyuwangi Abdullah...

News

Angkasa Pura I Layani 103.506 Penumpang pada Hari Pertama Libur Panjang Maulid Nabi

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 103.506 orang di 15 bandara pada 28 Oktober di masa arus mudik libur...

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sedikitnya 20 dari 34 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021....

Sosialisasi AN Segera Disampaikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, bahwa Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) telah mulai disosialisasikan. Khususnya, kepada mitra Kemendikbud...

Waspada Gelombang Tinggi

JAKARTA - Gelombang tinggi hingga mencapai enam meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga akhir pekan. Masyarakat khususnya nelayan diimbau agar waspada. Humas Badan...

Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

JAKARTA - Pemerintah memutuskan upah minimum bagi para buruh tak berubah alias tidak ada kenaikan di tahun 2021. Artinya upah minimun masih sama dengan...