Wow! Begini Tumpukan Uang Hasil Korupsi Pengadaan BBM

Beranda Hukum dan Kriminal Wow! Begini Tumpukan Uang Hasil Korupsi Pengadaan BBM

FIN.CO.ID, Jakarta- Tumpukan uang senilai Rp173 miliar dihadirkan Mabes Polri dalam konfrensi pers kemarin, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

Tumpukan uang tersebut merupakan kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) high speed diesel (HSD) di PLN tahun anggaran 2010 dengan tersangka mantan Direktur Energi Primer PT PLN Nur Pamudji. Polri akan menyerahkan barang bukti uang tersebut dan sekaligus tersangkanya ke Kejaksaan Agung.

Tumpukan uang senilai Rp173 miliar dihadirkan Mabes Polri (FIN/Istimewa)

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Djoko Poerwanto mengaku, pihaknya berencana akan menyerahkan barang bukti dan tersangka ini, pada 10 Juli 2019 mendatang.

“Berkas tahap 2 ini telah dinyatakan lengkap sejak 14 Desember 2018 lalu. Dan akan kita limpahkan ke Kejaksaan pada 10 Juli 2019,” kata Djoko kepada awak media.

Ia memaparkan, pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) bermula saat tersangka Nur bertemu HW selaku Presiden Direktur PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk membahas pasokan untuk PT PLN.

Nur memerintahkan panitia pengadaan PT PLN tahun 2010 memenangkan Tuban Konsorsium PT TPPI untuk dijadikan sebagai pemasok BBM jenis HSD Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok dan PLTGU Belawan.

“Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan walaupun tidak layak dan tidak memenuhi syarat,” kata Djoko.

Ia menyebutkan kontrak lelang tersebut berlaku selama empat tahun dari 10 Desember 2010 hingga 2014. Namun pada 2011, Tuban Konsorsium tidak mampu memasok BBM jenis HSD tersebut sehingga akhirnya kontrak diputus.

“Karena itu, PT PLN harus mencari pemasok BBM baru untuk mengganti sehingga PT PLN harus membayar lebih mahal dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan 60 saksi, polisi kemudian menetapkan Nur Pamudji sebagai tersangka.

“Polisi juga menyita uang senilai Rp 173 miliar lebih,” terang Djoko.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, berdasarkan audit BPK RI, negara mengalami kerugian keuangan atas tindak pidana korupsi ini senilai Rp 188,745 miliar.

“Kerugian PT PLN mencapai Rp 188,745 miliar,” katanya.

Berkas perkara tersangka Nur Pamudji sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Kejaksaan Agung nomor B-104 /F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Berkas perkara meliputi keterangan 60 saksi, saksi ahli Pengadaan Barang/Jasa LKPP, ahli keuangan negara, ahli hukum tata negara dan administrasi, ahli hukum perusahaan korporasi dan ahli penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta keterangan tersangka.

Jumlah kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 9/LH/XXI/02/2018 dengan perkara tersebut adalah sebesar Rp188 miliar.

Nur Pamudji disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(mhf/gw/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru