Korupsi Di Kementerian Susi Pudjiastuti, Irjen dan Eks Dirjen KKP Di Periksa Kejagung

FIN.CO.ID, JAKARTA – Penyidikan Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI masih terus dikembangkan tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Penyidik juga terus melakukan pemeriksaan baik dari unsur pemerintah maupun swasta.

Tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan empat orang saksi, Kamis (20/6). Keempat orang saksi itu tiga dari unsur pemerintah yakni Inspektur II pada Inspektorat Jenderal KKP, Nur Arif Azizi, Dirjen Perikanan Tangkap priode 2015-2016, Narmoko Prasmadji, Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap priode 2016, Abduh Nur Hidayat dan satu saksi lainnya dari unsur swasta yakni Direktur PT Kairos Anugrah Marina, Adriansroob Vrenky Manuputty.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri membenarkan adanya pemeriksaan terhadap keempat orang saksi tersebut. Keempat saksi diperiksa karena tim penyidik menilai perlu mendengarkan keterangan para saksi soal pembangunan kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. “diperiska sebagai saksi, ini dalam langkah penyidikan, untuk mendengarkan apa yang diketahui para saksi soal dugaan korupsi ini,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/6).

Dia menjelaskan keempat saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dimana pada Tahun Anggaran 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melakukan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 477.958.245.000,- dengan realisasi anggaran pembangunan kapal Perikanan adalah sebesar Rp. 209.767.095.831.

Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal perikanan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu, pembayaran dilakukan apabila satuan unit kapal telah sampai di lokasi. Namun sampai dengan akhir tahun 2016 dari 754 unit kapal, baru selesai 57 unit kapal sehingga, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pembangunan Kapal Perikanan, maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 unit kapal senilai Rp. 15.969.517.536.

Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan, akan tetapi pada akhir tahun anggaran adanya perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran dari yang semula dengan cara Turn Key, menjadi sesuai progress dengan tujuan agar meskipun kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan. Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut, akhirnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp. 193.797.578.295,- dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan Garansi Bank.

Dia juga menegaskan penyidikan kasus ini juga masih dalam tahap penyidikan umum atau belum pada penetapan tersangka. Dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, nantinya akan terlihat siapa pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini untuk dijadikan tersangka. “belum ada tersangka, masih terus dicari penyidik, nanti diinformasikan jika sudah ada tersangkanya,” tutupnya.

Kemari, Rabu (19/6), penyidik memriksa empat orang saksi yakni Ade Rizky Emirsyah selaku Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)/ Selaku Anggota Tim Pokja III 10 GT LKPP, Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selanjutnya, Muhammad Firdaus selaku Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)/ Selaku Anggota Tim Pokja V 30 GT LKPP dan Ichwan Makmur Nasution selaku Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)/ Selaku Anggota Tim Pokja I 3 GT LKPP.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman merasa aneh dengan sikap tim penyidik yang belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KKP ini, pasalnya dari pihak-pihak yang diperiksa sebagai saksi seharusnya tim penyidik sudah dapat menyimpulkan siapa pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini untuk dijadikan tersangka. “Kalau melihat saksi yang diperiksa sudah seharusnya penyidik tetapkan tersangka, tidak memerlukan waktu yang berlarut larut,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here