Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

FIN.CO.ID, JAKARTA – Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha. Ternyata sampai saat ini masih saja pengurusan izin bertele-telel sehingga menghambat pembangunan di daerah.

Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat kembali melakukan reformasi birokrasi dan menyederhanakan perizinan usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Pernigaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengungkapkapkan kendala birokrasi cepat di daerah lantaran ada miss communication oleh pemda.

Dia mencontohkan, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kerap diterapkan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di sini, pemda tidak memahami betul keinginan pemerintah pusat.

“Sekarang misalnya izin A, di Kabupaten A beda dengan di Kabupaten C,” katanya di Jakarta, kemarin (19/6).
Dia pun memaklumi atas perbedaan tafsir di level daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sama seperti satu orang dengan orang lainnya menafsirkan kita suci dengan berbeda-beda.

“Sama dengan kalau Anda baca kitab suci, tafsir, mengertinya pasti beda-beda. Kayak gitu,” ujar Bambang.
Untuk itu, pemerintah pusat saat ini sedang mencari solusi untuk menetapkan standar dalam pelaksaan proses perizinan di daerah, tanpa menghambat.

Kata dia, sebagaimana keingian Presiden Jokowi yang terus mendorong pemda selalu memperbaiki aturan-aturan di wilayahnya masing-masing yang menghambat dunia usaha.

“Perda ini harus diubah. Memang butuh waktu. Mungkin mereka (Pemda) dalam proses sehingga meskipun Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sudah jalan, Perda masih belum,” tutur dia.

Dia mengungkapkan, ribetnya perizinan di daerah berdampak pada pertumbuhan usaha di Indonesia. Dia mencontohkan, terjadi di sektor migas banyak sekali prosedur yang harus ditempuh, dan ini tentu memberatkan.

“(Sektor migas) Negara mau ambil minyak dan gasnya sendiri aja susah. Harus melalui kontraktor, berbagai macam izin. Itu jumlah 377 izin. Bisa bayangkan. Negara mau ambil barang sendiri. Ada 377 (izin). Harusnya tidak semua dalam bentuk izin,” ungkap dia.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, bahwa perizinan adalah lahan basah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini memang harus segera dibenahi, tanpa pandang bulu.

“Ya itulah Indone karena rezimnya rezim izin. Izin menjadi komoditi paling laris di republik ini. Paradigma ini harus diubah dulu kalau mau efektif. Izin sama dengan korupsi,” kata Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/6).

(din/fin)