Selasa , 16 Juli ,2019
Breaking News

Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

FIN.CO.ID, JAKARTA – Penerapan Peratuan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019 kemarin. Namun dalam peraturan itu dianggap tidak berpihak bagi driver taksi online karena mahalnya mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam regulasi tersebut disebutkan driver taksi online harus merogoh kocek sebesar Rp5 juta per orang. Jumlah tersebut dianggap tidak terjangkau.

Untuk itu, para driver taksi online mendesak kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menurunkan biaya pengurusan NIB.

Salah satu taksi online, yang tidak mau disebutkan namanya dia mengungkapkan keberatan harus mengeluarkan uang senilai Rp5 juta untuk memiliki NIB.

“Kita sebagai driver maunya semurah-murahnya. Kita sih mendukung regulasi dari Kemenhub, tapi tolong jangan memberatkan kami yang sedang mencari rezeki buat anak istri kami,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/6)

Karena mahal, dia meyakini masih banyak driver taksi online yang belum memiliki NIB. Nah, ujung-ujung, kata dia atas kondisi ini menjadi lahan empuk aparat kepolisian.

“Tahu sendirilah, kalau kita nggak lengkap, kan dikit-dikit suap,” kata dia.

Padahal, tidak ada keinginan sedikitpun untuk melestarikan budaya kurang baik itu di jalan. Namun karena kebijakan yang tidak pro ke rakyat kecil, maka jalan pintas harus ditempuh.

“Jujur nggak mau melestarikan budaya turun-menurun di jalan itu, ya memang harus ditindak di jalan. Tapi ini kan mahal, kita tidak mampu,” ucap dia.

Dia juga bingung dengan kebijakan yang diubah-ubah. Karena ditakutkan setelah mengurus mengeluarkan uang Rp5 juta tidak lama kemudian kebijakan tersebut kembali diubah. Hal itu seperti KIR, sekarang aturan tersebut sudah dihapus.

“Nah itu saya khawatir aturan diganti-ganti lagi. Stiker juga kan nggak ada lagi. Jadi saya khawatir aturan tersebut akan tumbang lagi,” kata dia.

Terkait keberatan para driver, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mervisi aturan tersebut sehingga menjadi lebih murah. Dia belum tahu sudah sejauh mana perkembangan usulan itu.

“Menteri keuangan nanti yang menetapkan kira-kira jadinya berapa,” ujar Ahmad.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, bahwa pihaknya masih mentolerir satu sampai dua bulan ke depan.

“Kita berlakukan tapi karana masih ada penyesuaian, nanti saya imbau kepolisian, kadishub sementara tidak kedepankan aspek penegakan hukum. Kita masih edukasi, penyesuaian masalah perizinan,” kata Budi.

Sementara pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai bahwa pengurusn NIB sebesar Rp5 juta adalah memang sudah sewajarnya. Artinya tidak perlu dipermasalahkan.

“Taksi biaya kan juga dipungut biaya macam-macam. Bisnis sama ya harus adil. Ya memang harus adil satu kena yang lain harus karena bisnisnya sama,” ujar Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/6).

Senada dengan Agus, Analis Kebijakan Transportasi yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan memaklumi memang bagi para driver taksi online jumlah tersebut sangat besar, namun regulasi yang diterbitkan Kemenhub sangat bagus bagi bisnis taksi online ke depannya.

“Sudah bagus Kemenhub mengajukan perubahan atas kewajiban bayar tersebut bagi perorangan atau usaha kecil. Tapi bagi kelompok usaha yang mampu ya tidak apa-apalah,” pungkas Tigor.

(din/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

1.963 Desa di 79 Kabupaten/Kota Kekeringan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 1.963 desa di 79 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com