Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak di Atas 100 Persen

FIN.CO.ID, JAKARTA – Demi menciptakan daya saing generasi masa depan yang cemerlang dan pintar di bidangnya masing-masing, pemerintah bakal memberikan insentif pajak super deduction tas atau pengurangan pajak di atas 100 persen pada pendidikan vokasi.

Draf tersebut telah dibuat. Sampai saat ini masih menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo. Sementara, lima kementerian telah menandatangani aturan ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Mikro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menjelaskan, super deduction tax adalah insentif pajak yang diberikan dengan memperbesar faktor pengurang pajak penghasilan (PPh) agar PPh yang dibayarkan badan usaha lebih kecil.

“Direncakana insentif fiskal ini selain diberikan kepada industri yang diterlibta dalam program pendidikan vokasi, juga akan diberikan kepada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi,” jelas Iskandar di Jakarta, kemarin (19/6).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto memastikan aturan pengurangan pajak hingga 200 persen akan terbit pada kuartal I.

“PP (Peraturan Pemerintah) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai peraturan pelaksanaan insentif tersebut ditargetkan dapat terbit semester ini,” kata Airlangga.

Menurut dia, insentif diberikan membuat perusahaan industri bisa berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, bahwa pengurangan insetif demi membangun sumber daya manusia (SDM).

“(Pengurangan pajak) Ini antara agar membangun SDM, agar nantinya benar-benar bisa masif dan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Hanif.

Meski nantinya ada keterlibatan pemerintah dalam dunia pendidikan vokasi, Hanif meminta pihak swasta jangan kendur untuk turut mendorong dunia pendidikan terutama model vokasi.

“Kalau ada super tax deduction, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Sehingga ibaratnya kalau kita mau investasi SDM, duit tidak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat.” kata dia.

(din/fin)