Menag dan Gubernur Jatim Tak Penuhi Panggilan Sidang Tipikor

FIN.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa rencananya akan dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (19/6). Tapi kedua pejabat tersebut tak datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi di persidangan kasus jual beli jabatan.

“Saksi hari ini rencana kami panggil 5 orang. Ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kyai Asep, Amin Mahfud, dan Syaiful Bahri. Namun Pak Lukman Hakim mengirimkan surat pemberitahuan sedang ada kegiatan di luar negeri,” kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6).

Demikian juga dengan Khofifah yang tak bisa hadir karena ada kegiatan.

“Untuk Ibu Khofifah sedang rapat, sedangkan Kyai Asep belum ada pemberitahuan,” tambah Wawan.

Atas jawaban tersebut, Ketua majelis hakim Hariono memerintahkan saksi yang belum datang untuk hadir di sidang selanjutnya. Jaksa Wawan menyanggupi permintaan hakim.

“Kami akan hadirkan dalam sidang berikut yang tidak hadir hari ini,” ungkap jaksa Wawan.

Sidang pun akhirnya hanya memeriksa dua saksi yaitu Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kemenag sekaligus sekretaris panitia seleksi (pansel) pejabat tinggi Kemenag Syaikhul Hadi dan Kasubag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jatim yang juga calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur Amin Mahfud.

Padahal, Lukman dan Khofifah seharusnya hadir sebagai saksi dalam sidang untuk dua terdakwa yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin yang didakwa menyuap Ketua Umum PPP non-aktif Romahurmizy alias Rommy dan Menag Lukman Hakim senilai Rp325 juta. Dan satu lagi Muh Muafaq Wirahadi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik yang didakwa menyuap Rommy Rp91,4 juta.

Menteri Agama Lukman Hakim disebut juga menerima Rp70 juta dari Haris Hasanuddin. Karena Menag dikabarkan telah membantu Haris menduduki jabatan tersebut.

Pemberian uang dilakukan secara bertahap yaitu pada 1 Maret 2019 sebesar Rp50 juta. Selanjutnya pada 9 Maret 2019 di Tebu Ireng Jombang dengan jumlah Rp20 juta yang diberikan melalui Herry Purwanto sebagai bagian komitmen yang sudah disiapkan Haris.

Dana Rp70 juta itu diberikan kepada Lukman Hakim karena telah membela Haris untuk tetap lolos di seleksi jabatan tinggi Kemenag. Padahal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengirim surat ke Menteri Agama mengenai 2 peserta yang lolos seleksi yaitu Haris Hasanudin dan Anshori ternyata pernah mendapat hukuman disiplin pada 2015 dan 2016.

(gw/fin)