Sidang Lanjutan PHPU Mulai Seru

Ilustrasi: Pixabay

FIN.CO.ID – Sidang lanjutan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/6) mulai terlihat seru. Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Maruf Amin menilai dalil-dalil permohonan yang disampaikan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbasis pada bias anti-petahana.

“Bias tersebut dilakukan dengan mengeksploitasi dan membangun narasi bahwa calon presiden petahana berlaku curang. Dengan begitu, kelemahan apa pun dalam pemerintahan dijadikan peluru bagi penantang untuk bisa mendegradasi kapasitas petahana. Dengan menciptakan narasi besar berupa disasosiasi atau keterputusan program pemerintah kepada petahana, kata anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf, I Wayan Sudirta di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).

Menurut Wayan, cara ini semakin menemukan momentum ketika komunikasi di media sosial kian cepat dan luas. “Narasi bias anti-petahana dapat lebih mudah disebarkan lewat hoaks dan berkembangnya fenomena pasca kebenaran,’ imbuhnya.

Dia menilai dalil Prabowo – Sandiaga yang menyebutkan adanya rangkaian pelanggaran dan kecurangan birokrasi, BUMN, APBN, dan program pemerintah tidak benar. Tuduhan tersebut, lanjutnya, hanya bersumber dari potongan berita di berbagai media massa. Selain itu, tudingan tersebut tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu.

Wayan menilai dalil pemohon berupaya membangun proposisi dan logika berpikir yang tidak tepat. Selain itu, dalil Prabowo-Sandiaga juga dinilai bersifat terlalu digeneralisasi dan melebih-lebihkan. “Sementara, tak ada penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional bagaimana program pemerintah tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Faktanya, banyak Aparatur Sipil Negara yang tidak memilih Jokowi-Maruf Amin. Bahkan menjelek-jelekkan pemerintah, papar Wayan.

Sebelumnya tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyorot dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. BPN juga menyebut pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 01 ini membuat hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 tidak sah secara hukum. Ada dua bagian gugatan yang diutarakan Bambang pada sidang perdana PHPU Pilpres 2019, terkait tidak sahnya hasil Pilpres 2019, yakni adanya cacat formil dan materiil.(rh/fin)