Selasa , 16 Juli ,2019
Breaking News

Salah Alamat, Komentar Menhub soal Permintaan Mengatur Transportasi Online

FIN.CO.ID, JAKARTA – Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar menerbitkan regulasi untuk aplikator transprortasi online dianggap Menteri Perhubungan (Kemenkominfo), Rudiantara salah alamat.

Keinginan ADO jika aplikator tranportasi online melanggar ketentuan berlaku nantinya akan mendapatkan sanksi sesuai dari regulasi tersebut.

Namun Menteri Rudiantara mengatakan, bahwa permintaan ADO adalah salah alamat. Sebab pihaknya tidak berwenang menerbitkan aturan aplikator transportasi lain, melainkan tugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Regulator siapa? Regulator transportasi siapa?,” ujar Rudiantara di Jakarta, Selasa (18/6).

Menteri yang disapa Chief RA ini menegaskan, bahwa dia bukanlah menteri yang bisa mengatur semua lini bisnis berbasis online. Artinya sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing kementerian.

Dia mencontohkan, untuk regulasi transportasi online yang berhak mengatur adalah Kemenhub. Begitupun untuk perdagangan online, yang mengatur yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kesalahan ini, lanjut Rudiantara, harus diluruskan agar tidak semua terkait online pihaknya yang mengatur. Pasalnya jika banyak tidak paham, maka akan banyak pihak seperti asosiasi profesi lainnya menuntut untuk dibuatkan regulasi.

“Nanti industri kesehatan juga ada dokter minta dimatikan. Nah apakah ini saya regulatornya,” ujar Chief RA.
Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan aturan tambahan ojol.

Aturan ini untuk memperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu juga untuk mendukung Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Aturan tersebut salah satunya akan mengatur soal sanksi bagi aplikator maupun pengemudi yang melanggar ketentuan baik dalam PM 12 Tahun 2019 maupun Kepmen Nomor 348.

“Untuk sanksi. Kalau aplikator ini tidak menjalankan aturan, sanksinya apa. Kemudian dari sisi KPPU dari sisi OJK adalah menyangkut keterlibatan fintech sebagai sarana pembayaran untuk aplikasi ini, Jadi bagaimana aturannya,”

tutur dia.
Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai aturan sanksi untuk aplikator transportasi online sangat diperlukan untuk kebaikan semua pihak baik aplikator maupun mitra driver.

“Sanksi ini berlaku ketika aplikator merugikan mitra seperti pencabutan usaha mitra tanpa kesepakatan dua pihak atau aplikator melanggar peraturan manapun yang berlaku,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (18/6).

Menurut dia, pihak Kemenhub juga bisa menerbitkan aturan untuk aplikator transportasi online, sebab dalam kasus ini lintas sektor.

“Sebenarnya ini lintas sektor dan memang ada di Kemenhub namun izin aplikasinya ada Kominfo. Kominfo bisa membekukan aplikasi ketika ada pelanggaran. Namun tentu dipertimbangkan dengan Kemenhub ataupun kementerian atau lembaga terkait lainnya,” kata Huda.

Lantas apakah nantinya dapat membatasi layanan aplikator ke depannya? menurut Huda akan berdampak, namun hal itu demi melindungi mitra driver.

“(Iya) Membatasi pasti. tapi untuk melindungi mitra driver mungkin diperlukan juga,” pungkas Huda.

(din/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

1.963 Desa di 79 Kabupaten/Kota Kekeringan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 1.963 desa di 79 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com