Hakim Menolak

Pixabay

FIN.CO.ID – Sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Rabu (19/6) mengagendakan pemeriksaan saksi dan ahli. Tim hukum pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menyiapkan 30 saksi. Namun, hakim mahkamah menolak menghadirkan semua. Hanya 15 saksi dan dua ahli yang bisa dihadirkan dalam sidang. Selain itu, hakim juga tidak mau mengeluarkan perintah agar LPSK melindungi saksi.

“Untuk besok pemohon ada 15 saksi dan 2 orang ahli, sama untuk termohon dan pihak terkait,” kata Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6).

Seperti sebelumnya, sidang digelar di ruang sidang utama MK pukul 09.00 WIB. Majelis mempersilakan para pihak untuk menggunakan video conference bagi saksi yang tidak bisa hadir ke MK. Hakim MK, Suhartoyo, mengatakan, alasan MK hanya membatasi 15 saksi karena sengketa Pilpres adalah sengketa kepentingan. Sehingga alat bukti yang paling kuat adalah surat bukan keterangan saksi. Hal ini berbeda dengan kasus pidana di mana alat bukti yang paling kuat adalah keterangan saksi. “Jadi harus dibedakan. Ini adalah sengketa kepentingan. Alat bukti yang paling kuat adalah surat. Bukan keterangan saksi,” tegas Suhartoyo.

Sebelumnya, ketua tim hukum Prabowo – Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) meminta agar diberi keleluasaan dalam menghadirkan saksi dan ahli. PIhaknya sudah menyiapkan 30 orang. Alasannya, agar para saksi dan ahli itu dapat menjelaskan dengan gamblang sesuai dengan permohonan dalam sengketa.

Selain itu, BW juga sudah menyiapkan surat permohonan agar hakim MK dapat mengeluarkan perintah agar LPSK bisa melindungi saksi yang dihadirkan. Alasannya, saat ini para saksi yang akan hadir merasa terancam. Namun, lagi-lagi permintaan itu tidak dikabulkan. Bahkan, hakim MK, Saldi Isra mengingatkan tim hukum Prabowo -Sandiaga tidak berlebihan berbicara soal keamanan saksi.

Saldi menegaskan MK menjamin keamanan saksi saat bersidang. “Mahkamah mampu memberikan perlindungan di sini. Ini didengar banyak aparat, ada juga kewajiban aparat untuk memberikan perlindungan kepada saksi. Jadi soal yang seperti ini kita sama-sama pernah punya pengalaman di MK. Tidak perlu terlalu didramatisir. Pokoknya dalam ruang sidang semua saksi yang dihadirkan itu keamanan dan keselamatan dijamin Mahkamah,” tegas Saldi. Menurutnya hakim konstitusi tak memiliki landasan hukum memerintahkan LPSK melindungi saksi.

“Saya senang ada pernyataan seperti ini. Tapi apa kita menjamin kekerasan tidak akan muncul? Tidak di ruang ini, namun pasca persidangan. Justru kami hadir karena orang yang dihubungi mengatakan seperti itu. Setelah konsultasi ke LPSK ada dua opsi, kalau kami diperintahkan akan kami lakukan. Namun, kami tetap menghormati keputusan majelis. Meski begitu kami tetap akan menyerahkan surat tersebut,” kata BW.(rh/fin)