Fahri Hamzah Soal Desain Reformasi Parlemen

Fahri Hamzah/ist

FIN.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap desain reformasi Parlemen ke depan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu setiap lembaga perwakilan itu diatur oleh satu undang-undang khusus.

Jadi tidak digabung, karena itu mandat daripada konstitusi, kata Fahri dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen di Media Center MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Jadi, kata Fahri, setelah bicara tentang DPR di bawahnya ada ketentuan lebih lanjut tentang DPR diatur dengan UU, begitu juga MPR, DPD dan DPRD.

Jadi itu nggak digabung, satu-satu, ujarnya.

Fahri mengungkapkan, kalau pemerintah mau membuat DPRD lebih kuat, dia mengusulkan supaya pemerintah membuat khusus undang-undang DPRD, supaya pengawasan di DPRD atau di daerah itu dilakoni oleh partai politik, tidak oleh lembaga lain.

Seperti sekarang yang di kasusnya KPK ngos-ngosan mesti ngintip ke seluruh Indonesia karena lembaga pengawasan di daerah juga lemah, itu yang harusnya DPRD disuruh kita perkuat, parpol harusya komit memperkuat DPRD sebab itu adalah wujud demokrasi kita di Daerah, terang Fahri.

Menurut Fahri, jika DPRD semakin kuat, maka semakin kuat daerah terkontrol dalam penggunaan keuangan negara.

Selain itu, dia mengusulkan agar DPD diperkuat. Fahri berharap anomali di DPD itu harus diakhiri.

Anomali begini, dimana DPD itu dia pilih rakyat, maka dia harus dikasih kewenangan besar. Kalau kewenangannya tidak besar, maka jangan dipilih rakyat, dipilih aja secara simbolik, sebab ongkosnya daulat rakyat itu mahal dan kita sudah menerima draf dari DPD, kalau itu disepakati, nanti paket ini yang diperjuangkan, beber Fahri.

Kalau pemerintahan yang akan datang atau pemerintahan ini misalnya dalam sisa ini mau mempercepat segera juga bisa cepat karena kami relatif itu sudah final draft itu, tandasnya. (frs/fin)