Selasa , 16 Juli ,2019
Breaking News
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Tengah) di dampingi Wakil Kepala BBHA PDI perjuangan Yanuar P Wasesa dan anggota Komisi II DPR Arif Wibowo saat jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, (16/4/2019). PDI Perjuangan memberikan keterangan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 dan caleg serta saksi-saksi yang akan menjaga kesahan surat suara di TPS. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

Peran Aktif Soal Prolegnas Perlu Dilakukan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mengajak Pemerintah dan DPD RI untuk berperan aktif agar target Prolegnas 2019 bisa dicapai hingga lebih dari 50 persen. Dia pun menyadari capaian legislasi saat ini masih sangat rendah, lebih kurang 18 persen dari program yang sudah ditetapkan sebanyak 55 rancangan undang-undang.

“Kita berharap sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPR RI yang sekarang, rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang setidak-tidaknya bisa mencapai 50 persen lebih dari program legislasi yang sudah ditetapkan,” ungkap Arif saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Untuk itu perlu ada pandangan dan sikap bersama antara DPR, Pemerintah dan DPD. Sekaligus mempertegas komitmen antara ketiga pihak tentang penyelesaiaan pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi inisitif masing-masing pihak. Hal ini juga sebagai amanat konstitusi negara dan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang MD3.

Legislator dapil Jawa Timur IV itu memaparkan saat ini perkembangan pencapaian Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2019 yang telah disahkan menjadi undang-undang. Terdapat tiga rancangan undang-undang dan tiga rancangan undang-undang komulatif terbuka. Sedangkan yang sedang menunggu surat presiden (Surpres) ada empat rancangan undang-undang.

“Yang masih dalam penyusunan di DPR, DPD, maupun di Pemerintah ada 15 rancangan undang-undang, dan sedang dalam proses harmonisasi di DPR ada dua rancangan undang-undang,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan itu.

Di sisi lain, mewakili pemerintah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan sepakat dilakukan percepatan penyelesaian RUU prioritas tanpa mengabaikan kualitas.

“Pemerintah pada prinsipnya sepakat dilakukan percepatan penyelesaian RUU Prioritas Prolegnas tahun 2019 yang menjadi kewajiban bersama-sama, antara DPR, DPD, dan Pemerintah, tanpa mengesampingkan kualitas sisi subtansinya,” ujarnya.

Terpisah, Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Almas Sjahrina soal capaian pengesahan RUU yang sangat minim. Ia mengatakan, artinya DPR hanya mampu menyelesaikan rata-rata target 10 persen tiap tahunnya.

“Ini diluar pembahasan UU yang sifatnya kumulatif. Jadi kalau dirata-rata, tiap tahun itu DPR hanya mengesahkan 5 UU dan ini hanya 10% dari target yang ditetapkan tiap tahunnya. Karena tiap tahunnya ditargetkan program prioritas itu 40-55 RUU,” kata dia.

Almas kemudian menyinggung soal pembasahan UU di DPR yang memunculkan polemik. Salah satunya adalah UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dinilai sarat akan arogansi DPR.

“Selain minim, pembahasan UU juga banyak menimbulkan kontroversi. Seperti misalnya UU MD3 yang menumbulkan polemik saat itu karena dinilai membungkam demokrasi dan ada arogansi DPR di situ. UU ini banyak digugat di MK (Mahkamah Konstitusi),” ucap Almas.

Menurut Almas, masih banyak RUU yang lebih penting untuk dibahas. Almas mencontohkan revisi UU Partai Politik.

“ICW sebenarnya menilai ada banyak target pembahasan UU yang sangat urgen dilakukan DPR bersama pemerintah, tapi sampai saat ini belum dibahas di DPR. Misalnya adalah revisi UU Partai Politik No 2 Tahun 2011,” ujarnya.

“DPR dan pemerintah sama-sama sepakat menilai bahwa ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki dari UU Partai Politik. Sama-sama menilai ada yang perlu dibenahi dari sisi rekrutmen, pendanaan. Tapi pemerintah dan DPR tidak mengambil langkah konkret dalam membenahi partai politik,” imbuh Almas kembali.

(frs/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Kirim Surat, Prabowo Subianto Beritahu Amien Rais dan Presiden PKS

FIN.CO.ID, JAKARTA – Sebelum bertemu Presiden Joko Widodo, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com