Breaking News
Tim kuasa Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang di Ketuai, Bambang wijayanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). PHPU untuk calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019 ini disidangkan sesuai jadwal, dengan agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon. Dihadiri pihak termohon yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak terkait dalam perkara, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakili tim kuasa hukumnya. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK.

Suara ”Siluman” Dibawa ke MK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nashrullah, mendalilkan terdapat 2.984 tempat pemungutan suara “siluman” lantaran terdapat perbedaan jumlah TPS dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu (Situng) serta surat penetapan oleh KPU RI.

Nashrullah mengatakan di dalam Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan terdapat 810.352 TPS di seluruh Indonesia, tetapi jumlah TPS yang tercantum di dalam Situng sebanyak 813.336.

“TPS siluman itu dapat dikonfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan penetapan termohon (KPU) dengan informasi yang terdapat di dalam situng termohon,” kata Nashrullah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin (14/6).

Ia berpendapat dari 2.984 TPS siluman itu terdapat 895.200 suara siluman yang merugikan perolehan suara pasangan nomor urut 02. Selain itu, ia mendalilkan saat perubahan Daftar Pemilih Tetap perubahan kedua (DPThp2) pada 15 Desember 2018 menjadi Daftar Pemilih Tetap perubahan ketiga (DPTHP3) pada 8 April 2019, terdapat penambahan daftar pemilih khusus hanya 37.000 saja kendati periode 4-5 bulan.

Pihaknya menyoroti terdapat perbedaan saat perubahan DPTHP3 yang dilakukan pada 17 April 2019 dan saat pemungutan suara terdapat penambahan DPK sebanyak 5,7 juta. “Hal ini didasarkan oleh SK KPU No. 860/2019 tentang Rekapitulasi DPTHP3. Padahal, penambahan 5,7 juta DPK tidak disertai oleh bukti A5 dan bukti C7. Fakta tersebut di atas dapat dijadikan indikasi kuat telah terjadi pemilih fiktif dalam DPK,” ucap Nashrullah.

Secara terpisah, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid mengatakan KPU telah mengeluarkan surat penetapan baru menyesuaian dengan perubahan yang terjadi. “Misalnya, di luar negeri ada SK baru karena ada TPS pada hari pemungutan tidak dilakukan, dilikuidasi TPS-nya. Sudah diperbarui penetapan SK. Sudah sesuai dengan hasil rekap berjenjang manual,” ucap Pramono.

Sementara itu, Kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf I Wayan Sudirta menyatakan pihaknya harus memahami suasana kebatinan Hakim Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menerima perbaikan dalil gugatan Prabowo-Sandi. “Hari ini kami sebagai pihak terkait harus memahami suasana kebatinan dari Majelis Hakim. Suasana kebatinan dari Majelis Hakim harus dipahami karena beliau-beliau ini negarawan,” kata I Wayan Sudirta sesuai menjalani sidang MK.

Nah, dalam persidangan, Majelis Hakim MK menyatakan menerima perbaikan dalil gugatan Prabowo-Sandi, yang diajukan melewati batas waktu pengajuan permohonan. Wayan mengatakan jika keputusan semacam itu terjadi di peradilan umum, maka pihaknya pasti akan melayangkan protes. Sebab, tidak ada kekosongan hukum yang menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Dalam Peraturan MK, kata dia, sudah jelas tidak ada perbaikan dalil gugatan untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. Peraturan MK itu menurutnya, dibuat agar tidak ada kekosongan hukum, dan mencegah adanya perbaikan permohonan yang membuat persidangan menjadi lama.

Sebaliknya, kata dia, masa perbaikan semestinya hanya diberikan kepada Pihak Termohon, Pihak Terkait dan Pihak Pemberi Keterangan. Karena ketiga pihak itu harus menyiapkan keterangan serta jawaban atas materi gugatan yang sudah disiapkan lama oleh Pemohon.

Kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf lainnya, Yusril Ihza Mahendra menilai Majelis Hakim MK telah mengambil kebijakan sendiri yang berbeda dengan undang-undang atau Peraturan MK. “PMK dikesamingkan oleh Majelis Hakim yang kami hormati. Itulah keputusan Majelis Hakim,” ujar dia.

(khf/ful/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Amsor, Tersangka Kecelakaan Maut Tol Cipali Alami Luka Berat

FIN.CO.ID, JAKARTA – Aparat kepolisian telah menetapkan tersangka pada kecelakaan beruntun di Tola Cipali Km ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com