SELAMAT BEKERJA, LAMPUNG BERJAYA!

Beranda Feature SELAMAT BEKERJA, LAMPUNG BERJAYA!

 

JAKARTA – Harapannya Lampung lebih baik. Itu kalimat yang mayoritas disampaikan publik, pascapelantikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, bersama Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (12/6).

“Ya saya ingin Lampung itu berjaya pada masa yang akan datang, karena Lampung mempunyai potensi yang banyak, karena Lampung itu di antara pulau Sumatra dan Pulau Jawa, yang didepannya ada ibu kota (Jakarta), pusat ekonomi,” terang Arinal menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan dirinya sebagai Gubernur Lampung periode 2019-2024.

Arinal menyebutkan, Lampung punya komoditi nasional, rata-rata 10 besar nasional dan bahkan dunia. Tetapi, ekonomi kerakyatannya atau masyarakat masih dalam posisi belum sesuai dengan yang diharapkan dengan potensi, sehingga memerlukan tata kelola yang lebih baik lagi.

“Sehingga dalam hal ini, artinya sektor pertanian dalam artian luas, jadi pangan, perkebunan, kelautan, peternakan, dan kehutanan harus baik, lebih baik dan berfungsi,” terang mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung periode 2014-2016 itu.

Selain itu, sambung mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Unila (19781980) pihaknya akan mengembangkan infrastruktur yang menunjang ekonomi karena bagaimanapun juga sekarang sudah ada jalan tol terpanjang di Indonesia.

“Tanpa harus berbasa-basi jalan provinsi harus ditingkatkan, jalan kabupaten harus ditingkatkan. Dan diharapkan tol itu juga bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi pedesaan,” ujarnya.

Arinal menyebut Lampung kaya dengan potensi alam, termasuk wisata alamnya luar biasa. Anggreknya juga 361 varietas di dalam kawasan Taman Nasional. “Ini akan menjadi wilayah wisata khusus, karena eco-tourism-nya luar biasa,” tegasnya.

 

Paling tidak, lanjut pria kelahiran Tanjungkarang, 17 Juni 1956 itu, dirinya akan menunjukkan menjadi pilot project di dalam mengembangkan sektor pertanian yang menjadi harapan. Ia menegaskan, bagaimanapun juga, apapun bentuknya kalau kita tidak kelaparan, itu masih sempat dan bisa berpikir.

“Oleh karena itu, ini dulu, ekonomi kerakyatan yang akan dikembangkan. Dan beliau mengesankan backup ibu kota, jangan sampai kebutuhan-kebutuhannya menjadi sulit. Karena 40% kebutuhan DKI itu dari Lampung,” tutu Arinal.

Mengenai masalah infrastruktur, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menegaskan Provinsi Lampung wajib dibangun oleh APBN. APBD itu adalah stimulan, APBD adalah diskresi, APBD adalah hal yang memang tidak diperkirakan di dalam program-program APBN.

“APBN itu adalah membangun Indonesia, Lampung merupakan bagian dari Indonesia. Tetapi tidak bisa serta merta, kita harus memberikan program yang menjanjikan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu infrastruktur, pariwisata, kemudian pendidikan, kesehatan ke depan itu harus bangkit bersama-sama sehingga ini bisa dirasakan oleh rakyat,” papar Arinal.

 

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Imer Derius mengatakan, pergantian kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun nasional merupakan bagian dari proses demokrasi. “Pergantian kepemimpinan sebuah keniscayaan dalam berdemokrasi. Tetapi yang paling pokok, adanya kesinambungan. Jangan terjadi patahan. Kalau ada patahan, kita butuh momentum lagi utuk mengangkat itu,” tegasnya.

Makna berkesinambungan lanjut pria jebolan Fakultas Ekonomi Unila itu, Gubernur terpilih yang memiliki program-program khusus lima tahun ke depan, tetap tidak bisa meninggalkan apa yang sudah dirintis selama ini. “Semua pembangunan itu, ukurannya jangka panjang. Lima tahun hanya periode,” jelasnya.

Contoh di bidang pendidikan. Tidak bisa lima tahun, maka hal-hal seperti itu seyogyanya disingkronkan dengan masa yang akan datang. “Ya frame-nya seperti itu ya. Satu kesatuan. Bahwa ada evaluasi, bahwa ada kekurangan (Kepemimpinan Gubernur sebelumnya, red) di sana-sini, itu kita akui,” timpalnya.

 

Imer merasa, kompetisi dalam Pilgub sudah berlalu. Partai Demokrat dan koalisinya sudah pernah menjadikan kadernya sebagai Gubernur Lampung (M. Ridho Ficardo, red) termasuk di tingkat dan nasional sebagai Presiden RI dua periode (SBY). “Dan itu dimaknai sebagai bagian dari kontribusi. Nah sekarang tinggal kedewasaan kita saja.

Memang proses waktu. Ya, sekelas nasional juga tidak terlepas dari kondisi itu (kerenggangan hubungan politik, red),” tandasnya.

Imer berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, mempu menciptakan situasi Lampung yang aman, sejuk dan kesejahteraan rakyat yang terus meningkat. Berhasil juga bukan karena kita. Tapi kerja keras bersama. Tidak pula mengedepankan ego. Esensinya seperti itu. Berkesinambungan, imbuh pria kelahiran Metro, 23 November 1966 itu.

Bicara soal pembangunan, Imer meyakini, Lampung masih butuh uluran tangan dari Pemerintah Pusat. “Coba cek, daya dorong dan kemampuan fiskal kita. Kalau mau di lihat secara rata-rata, masing-masing kabupaten/kota tidak lebih dari Rp30 triliun. Bandingkan jumlah penduduk yang hampir menembus 10 juta, dengan luas wilayah. Masih jauh dari ideal,” ungkapnya.

Maka, lanjut Imer, di sinilah letak kemampuan pemimpin diuji. Baik keuletannya dalam mengelola pemerintah. Kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi, iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

“Tuntutannya, Out of the box thinking. Mampu mengambil langkah cermat dan tepat. Toh semua kepemimpinan itu kan ada record-nya. Ada rekam jejaknya. Tidak datang tiba-tiba. Tentu kita support Pak Arinal, maupun Bu Nunik. Saya tahu dan kenal dengan keduanya,” beber pria yang santer diisukan bakal maju dalam Pilkada Kota Bandarlampung tahun 2020 mendatang.

 

Imer sepakat, Lampung harus lebih baik. Minimal mempertahankan yang sudah ada dalam sisi positif. “Saya kira menciptakan iklim, dan memberikan ruang berkembang, yang paling utama itu. Stigma Lampung yang tidak baik dari sisi kemamanan, dalam lima tahun terakhir mulai terkikis. Sejalan dengan Tingkat kriminalitas menurun. Ya harus realistis. Daya saing kita rangking 10 besar. Dari sisi kompetitif punya potensi. Prestasi ini yang harus dijaga,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara,Universitas Lampung, Yusdiyanto berpendapat, ada 12 item pekerjaan yang sudah menanti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Beberapa di antaranya soal infrastruktur, kebutuhan ketersediaan energi, pendidikan, kesehatan dan penguatan mental masyarakat (selengkapnya lihat grafis).

“Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengusulkan lima prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Salah satu poinnya adalah mengentaskan kemiskinan. Ini penting!” paparnya.

Nah, dalam RKP 2019 yang mengusung tema pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas, pusat telah mengusulkan lima prioritas nasional, 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP). Lima prioritas nasional tersebut adalah pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum. “Tentu penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019, tak terkecuali Provinsi Lampung,” urainya.

 

Yusdiyanto merinci, persentase penduduk miskin di Lampung masih tinggi. Berdasarkan data BPS, Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) mencapai 1.097,05 ribu orang (13,14 persen), bertambah sebesar 13,31 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 1.083,74 ribu orang (13,04 persen).

Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 9,13 persen naik menjadi 9,27 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 14,56 persen naik menjadi 14,76 persen pada Maret 2018.

“Secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan naik, angka pengangguran terbuka tentu masih tinggi. Ini yang harus dijawab dengan hasil kerja,” timpalnya.

Sebab itu, upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta permukiman yang layak.

 

Terkait dengan pemerataan, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.

“Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan. Padahal Lampung punya potensi yang besar dari sisi apa pun,” terangnya.

Selain infrastruktur, Yusdiyantoberharap, pembangunan ekonomi bukan hanya semangat di atas paparan saat kampanye atau orasi politik di mimbar-mimbar tertentu. Orasi ini saya yakin akan terlaksana jika semua pihak khususnya gubernur dan wakil gubernur terpilih mau mendengarkan usul, arahan termasuk kritik sekalipun,” imbuhnya.

Soal sektor pertanian, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Lampung. Sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

“Selain itu, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Dan pemerataan dalam sisi agraria. Toh kita sudah mendengar, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi masalah dalam hal pertanahan. Keadilan dan kepastian hukum, pasti akan terus bersuara jika tidak ada titik temu bagi rakyat,” pungkasnya. (syaiful amri/fin)

Baca Juga

Wartawan Dilibatkan dalam Perang Melawan Covid-19

JAKARTA - Ribuan wartawan akan dikerahkan dalam upaya melawan COVID-19. Mereka akan terlibat langsung dalam upaya mengubah perilaku masyarakat melalui pesan-pesan positif. Ketua Satuan Tugas...

Percepat Vaksinasi

JAKARTA - Uji klinis tahap III vaksin Sinovac untuk mengatasi COVID-19 berjalan lancar. Presiden Joko Widodo pun meminta agar proses vaksinasi dipercapat. Menteri Luar Negeri...

Potensi Penularan Covid-19 dari Orang Terdekat Sangat Tinggi

JAKARTA - Potensi penularan COVID-19 dari orang terdekat sangat tinggi. Karenanya, masyarakat diminta untuk mewaspadainya. Meningkatkan kewaspadaan salah satunya dengan cara penerapan protokol kesehatan...

Percepat Produksi Obat Covid

JAKARTA - Remdesivir merupakan salah satu obat yang mampu mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Karenanya pemerintah minta produsen farmasi di Indonesia mempercepat dan memperbanyak produksi...

Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Masyarakat bisa menonton...

Berita Terbaru

Awasi Konten Pilkada

JAKARTA - Lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memperkuat pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu RI, Fritz...

RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

JAKARTA - Kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI menjadi polemik. Legislatif menyebut, aturan soal...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Wartawan Dilibatkan dalam Perang Melawan Covid-19

JAKARTA - Ribuan wartawan akan dikerahkan dalam upaya melawan COVID-19. Mereka akan terlibat langsung dalam upaya mengubah perilaku masyarakat melalui pesan-pesan positif. Ketua Satuan Tugas...

Subsidi Kuota Terancam Mubazir

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, bahwa pembagian subsidi kuota internet bagi guru, siswa, mahasiswa dan dosen oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan...

Bareskrim Diyakini tak Punya Bukti Suap Red Notice Joko Tjandra

JAKARTA - Bareskrim Polri diyakini tidak punya bukti kuat terkait kasus dugaan suap red notice dari Joko Soegiarto Tjandra kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte....

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Dewas KPK Tunda Putusan Etik Plt Direktur Dumas Aprizal

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang beragendakan pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas)...

Nusantara

Teliti Tikus, Lacak Penyebaran Leptospirosis di Desa Tasikmadu

PURWOREJO - Seorang warga di Desa Tasikmadu Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dilaporkan telah terpapar penyakit Leptospirosis. Laporan itu ditindaklanjuti petugas Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan...

Pilkada, Ganjar Larang Kampanye Terbuka

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada gelaran kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. Jika ada pasangan...

News

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Tengku Zulkarnain ke Denny Siregar: KAMI Itu HTI? Cekak Banget

JAKARTA- Ustaz Tengku Zulkarnain angkat bicara terkait batalnya acara deklarasi KAMI Jawa Timur di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9/2020). Menurutnya sebagai warga negara Indonesia,...

Jutaan Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai

JAKARTA– Bea Cukai kembali melancarkan penindakan terhadap rokok ilegal di tiga tempat terpisah. Penindakan tersebut kali ini berhasil dilakukan oleh Bea Cukai Makassar, Bea...

ICW Balas KPK

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan tak semua pihak yang berada di sebuah gelanggang pertempuran disebut pejuang. Ia menyebut, terdapat...

Kontroversi Jabatan Eks Tim Mawar

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Brigjen TNI Yulius...

Kembali ke Hukum Kolonial

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) dinilai akan mengembalikan sistem hukum di Indonesia...