Vonis Karen Dianggap Ringan

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/6/2019). Persidangan yang direncanakan dimulai pada pukul 10.00 WIB, sempat ditunda hingga pukul 13.20 WIB. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis eks Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, 8 tahun penjara. Terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 1 miliar atau kurungan 4 bulan atas korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Karen Agustiawan dinyatakan bersalah terkait investasi Pertamina yang merugikan keuangan negara senilai Rp 568,066 miliar dan menyatakan banding. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Tindak pidanakorupsi bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa. Setidaknya hal itu bisa terlihat darivonis 8 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Wanita yang dianggap mendongkrak citra perusahaan plat merah itu terlibat dalam kasus korupsi investasi bodong PT Pertamina di Blok Basket Manta Gummy (BMG) Australia.

Meski dianggap ringan, vonis yang dijatuhi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dinilai berat bagi Karen. Ia pun menyatakan banding, Senin (10/6) lalu.

Publik pun dibuat terdiam. Upaya pemberantasan tipikor seakan dianggap sebelah mata. Padahal, rendahnya vonis hakim juga tidak bisa dipisahkan dari tuntutan jaksa yang juga tak maksimal.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menganggap, Keengganan jaksa untuk menuntut pelaku korupsi setinggi-tingginya menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk memberikan vonis ringan.
Meski demikian, pria yang akrab disapa Uchok itu mendesak Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding atas vonis ringan tersebut. “Tentunya hal (rendahnya vonis dan upaya banding terdakwa-red) menjadi momentum JPU melakukan upaya pengkerdilan supremasi hukum kita ” katanya kepada FIN, Selasa (11/6).

Selain itu, aktivis yang juga lantang dalam pemberantasan korupsi menganggap, rendahnya vonis ini membuat kasus korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) melainkan membuat siapapun tetap mengulangi perbuatan yang sama. “Kalau dibiarkan, korupsi semakin merajalela. Soal tidak adanya efek jera terhadap pelaku korupsi,” paparnya.

“Dan hukuman 8 tahun ini, tak bisa menjadi pelajaran atau shock terapy Bagi PT. Pertamina yang saat ini uang Negara berpotensi merugikan negara,” imbuhnya.

Kejaksaan Agung bisa membuktikan bahwa korps Adhyaksa punta komitmen melakukan pemberantasan korupsi salah satunya dengan melawan vonis yang masih jauh dari tuntutan jaksa. “Makanya harus banding biar naik vonis hukumannya, agar elit Pertamina pada takut untuk korupsi di Pertamina,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap untuk menjawab banding atas vonis Karen Agustiawan tersebut. “Jadi merujuk putusan hakim, kami belum menentukan sikap apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak, dan masih pikir-pikir,” katanya di Kejaksaan Agung.

Dijelaskanya, Kejagubg masih akan menunggu salinan putusan resmi dari pihak pengadilan. ” Kami tunggu putusan resmi pengadilan,” tutupnya.

Diketahui, dalam putusan yang diwarnai dissenting opinion salah satu anggota majelis hakim, Karen dinyatakan secara bersama-sama terbukti korupsi dalam kasus investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Perbuatan Karen, ungkap majelis hakim, dilakukan bersama-sama mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederick ST Siahaan, mantan Manager Merger dan Akusisi PT Pertamina Bayu Kristanto dan Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan.

Karen juga memutuskan untuk investasi participationg interest di Blok BMG Australia tanpa adanya due dilligence dan analisa risiko yang ditindaklanjuti penandatangan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Akibat perbuatan itu, negara merugi hingga Rp568,066 miliar dan sebaliknya perbuatan Karen dan kawan-kawan memperkaya orang lain yaitu ROC Oil Company (ROC) Limited Australia sebagai pengelola dari Blok BMG.

Namun majelis hakim di dalam putusannya tidak membebani Karen untuk membayar uang pengganti. Dengan alasan mantan Dirut Pertamina tersebut tidak terbukti menerima uang terkait investasi tersebut.

Atas putusan tersebut Karen yang dinyatakan terbukti korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau melanggar pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merasa keberatan dan langsung banding.

Sementara salah satu anggota majelis hakim beranggota lima orang, yaitu Anwar melakukan dissenting opinion dengan menyatakan Karen tidak terbukti bersalah melakukan korupsi.

Dalam kasus ini dua mantan anak buah Karen lebih dahulu dihukum. Keduanya yaitu Bayu Kristanto Manager Merger dan Akuisisi PT Pertamina 2008-2010 dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan.

Keduanya seperti juga Karen dijatuhi hukuman masing-masing delapan tahun dan denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan.

(lan/fin/tgr)