Solusi Selamatkan Moda Transportasi Udara RI

FIN.CO.ID, JAKARTA – Moda transportasi udara Indonesia diambang kehancuran. Hampir semua maskapai menjerit karena tidak mendapatkan untung.

Contohnya Lion Air. Pada semester I 2019 menunda pembayaran jasa kebandaraan kepada PT Angkasa Pura I (Persero). Saat ini, pembayaran telah dilakukan secara bertahap.

Jika Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup mata, tidak menutup kemungkinan akan ada maskapai lain yang menyusul Lion Air.

Nah atas keprihatinan dan sedih melihat kondisi transportasi udara yang semakin sekarat, pengamat transportasi, Alvin Lee memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyelamatkan makapai di Indonesia.

Ada empat masukan yang diberikan anggota Ombudsman yang juga mantan anggota DPR RI Komisi VII yang juga itu.

Pertama, Kementerian Perhubungan perlu meninjau kembali kebijakan tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA).

Kedua, Menteri Perhubungan, Budi Karya perlu melakukan lobi ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar diberi insentif perpajakan, bukan hanya kepada airlines tapi juga kepada industri pendukung transportasi udara seperti Bandara, MRO (Maintenance, Repair dan Overhaul).

Ketiga, Menteri Budi Karya juga perlu intens melobi Menteri Sri Mulyani agar anggaran subsidi untuk rute perintis jangan terus diperas. Justru perlu dinaikkan.

“Terakhir, hidupi dulu airlines nasional. Jangan malah mau undang airlines asing masuk,” papar Alvin Lee kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (11/6).

Sementara pengamat transportasi lainnya, Gerry Soejatman menuturkan, pemerintah harus melakukan revisi UU No 1/2009 tentang Penerbangan danbeberapa peraturan lainnya.

“Pasal mengenai armada harus lima milik dan minimum lima lainnya yang boleh milik boleh sewa, itu jadi barrier to entry pemain-pemain baru, berat sekali untuk dipenuhi, dan saya rasa tidak ada negara lain yang punya peraturan seperti itu,” ujar Gerry kepada FIN, kemarin.

Kemudian, pasal mengenai klasifikasi pelayanan, dan TBA atau TBB, harus diubah.

“Klasifikasi pelayanan tidak memungkinkan inovasi-inovaso pelayanan seperti di negara-negara lain diterapkan di sini, seperti layanan hybrid antar klasifikasi dalam satu kabin, dan klasifikasi itu dikaitkan TBA,” pungkas Gerry.

Sebelumnya, Kemenhub mengakui kondisi industri penerbangan di Indonesia tengah babak beluar. Puncaknya di tahun 2018, hampir semua maskapai mengalami kerugian.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Pramesti mengatakan, melihat laporan keuangan maskapai penerbangan di Tanah Air tidak ada yang untung di tahun 2018.

“Kalau dari laporan keuangan, terakhir tahun 2018 banyak yang rugi. Malahan nggak ada yang mendapatkan untung,” ujar Polana di Jakarta, Senin (10/6).

Polana mengungkapkan, tahun lalu AirAsia mengalami kerugian yang cukup signifikan yakni mencapai Rp1 triliun.

“AirAsia juga, hampir Rp1 triliun kalau nggak salah ya (kerugiannya). Equity-nya negatif. Tapi karena dia kan holding ya jadi bisa di-support,” kata dia.

Atas kondisi tersebut, Kemenhub tengah melakukan kajian-kajian dan mencari masalah yang dihadapi industri maskapai Indonesia.

“Kita lagi melakukan apa ya, analisis kira-kira apa sih yang mereka. Memang tidak ada subsidi sama sekali ya,” ucap dia.

(din/fin)