Siap-siap, Kemenkominfo akan Kembali Batasi Akses Sosial Media

FOTO: DOK/FIN Menkominfo Rudiantara

FIN.CO.ID, Jakarta- Untuk meminimalisir kabar hoaks pada masa sidang sengketa hasil pemilu 2019 di Mahkama Konstitus (MK), Kementeria Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali berencana membatasi akses sosial media. Keputusan pembatasan akses sosial media ini, nantinya sesuai dengan pantauan situasi saat masa sidang nanti.

Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, menyatakan saat ini kementerian siaga untuk melihat situasi di media sosial, apakah ada peningkatan konten-konten yang bersifat menghasut dan memecah belah seperti 22 Mei lalu.

“Posisi mereka akan standby melihat situasi. Jika memang banyak konten yang menghasut dan memecah-belah sama seperti saat kerusuhan tanggal 22 Mei kemarin, maka kita akan lakukan lagi (pembatasan media sosial). Tapi itu pilihan terakhir jika tidak ada lagi skenario,” Ferdinandus Setu, di Jakarta, Rabu, (12/6).

Firdaus mengatakan, pembatasan akses sosial media merupakan pilihan terakhir, dan sifatnya situasional seperti 22 Mei lalu.

Pembatasan media sosial akan dilakukan berdasarkan rekomendasi Mesin Sensor Internet atau AIS. Misalnya, ada konten yang persebarannya mencapai 600-an dalam hitungan detik. Pembatasan akan dilakukan karena jika tidak akan semakin berbahaya.

Konsep pembatasan media sosial akan sama seperti kemarin, hanya pada video dan gambar, tidak menyeluruh. Sikap ini akan dilakukan tanpa pengumuman.

“Nanti akan ada rapat antara Menkominfo Rudiantara dan Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan bersama dan Menkopolhukam Wiranto,” jelasnya.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara menyatakan, belum ada keputusan mengenai wacana pembatasan akses ke sejumlah fitur media sosial pada masa sidang sengketa hasil Pemilu 2019 nanti.

“Belum tahu,” kata Menkominfo Rudiantara, usai acara silaturahim dengan pegawai Kominfo, Rabu (12/6)

Ia melanjutkan jika keputusan pembatasan media sosial sudah dikoordinasikan dengan kementerian lain, dengan syarat, apabila situasi tidak mengancam atau membahayakan. “Kalau situasinya tenang tidak akan dilakukan,” ungkap Rudiantara.
(dal/fin).