Isu Ma’ruf Amin Jadi Pemanasan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Jelang sidang PHPU di Mahkamah konstitusi pada 14 Juni mendatang, sejumlah isu lama mulai mencuat. Politik Indonesia kembali bergejolak. Badan pememangan Nasional (BPN) 02 kembali menyoal verifikasi cawapres Maruf Amin yang dinilai masih menjabat di lembaga milik negara. Isu ini menjadi pemanasan sebelum sidang di MK dimulai.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing kepada Fajar Indonesia Network menjelaskan, hal tersebut sangat wajar terjadi dari dinamika politik. Para aktor politik akan mengoptmalisasikan semua isu yang bisa memberikan peluang menang. Bagi lawannya, akan berdampak sebaliknya.

Jika dipermasalahkan persoalan tersebut, kok dari dulu ngga dipersoalkan? Sebab jabatan seseorang itu di BUMN adalah open to public. Jadi kenapa sekarang, tentu memiliki nuansa politik. Ini kan sudah disahkan oleh KPU, terangnya.

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini melanjutkan, Maruf sejatinya sudah disahkan secara juridis oleh KPU. Nah berdasarkan keputusan KPU. KPU sudah memutuskan sah. KPU pasti mempelajari dari berbagai aspek, bebernya. Menurutnya, justru yang digugat bukan Maruf Amin, tetapi kepada penyelanggara.

Emrus menengaskan, jelang persidangan jangan melebarkan masalah. Ia meminta kepada Bambang Widjojanto agar tetap fokus kepada PHPU. Saya menyarankan kepada BW agar fokus kepada kepemiluan kita. Karena sudah lewat tahapan, tegasnya.

Hal senada dikatakan Pengamat Politik Ujang Komarudin. Menurutnya isu yang dilontarkan tersebut adalah bagian dari perang psikologi jelang sidang di MK. Menurutnya, sebelum berangkat di persidangan, harus perang psikologi terlebih dahulu.

Ini adalah bukti pertentangan politik belum reda. Semakin banyak tokoh oposisi ditetapkan sebagai kasus makar. Ketika melihat tersebut, kita bisa lihat masing-masing mencari kesalahan. Nantinya, ketika ada yang kalah hal itu bisa dibilang tidak adil, terangnya.

Dosen Universitas Islan Alazhar Indonesia ini menerangkan, perusahaan bank syariah itu sesungguhnya adalah anak perusahaan BUMN. Jika masalah ini tetap diangkat, kubu 01 tetap dia yang akan menang. Saya sepakat ini hiruk pikuk ini, bagian dari pemanasan, jelasnya.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menegaskan bahwa calon wakil presiden nomor urut 02 Ma’ruf Amin lolos verifikasi sebagai cawapres, meskipun yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Ma’ruf dinyatakan memenuhi syarat, lantaran kedudukannya bukan sebagai pejabat maupun karyawan. Kedua bank tersebut bukan pula termasuk BUMN atau BUMD.

“Apakah lembaga keuangan yang disebut-sebut itu adalah BUMN atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau KPU berdasarkan verifikasi meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN, sehingga kemudian calon wakil presiden Pak Kiai Ma’ruf Amin dinyatakan tetap memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Hasyim menyebut, apa yang diyakini oleh pihaknya bukan muncul begitu saja. Pada tahap pendaftaran dan verifikasi, KPU mengklarifikasi dan memeriksa dokumen-dokumen persyaratan calon.

KPU juga melakukan klarifikasi ke lembaga-lembaga yang punya otoritas terhadap kedua bank tersebut. Hasilnya, didapati bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak perusahaan, bukan merupakan BUMN atau BUMD. Oleh karenanya, KPU pada tahap pendaftaran calon kemudian menyatakan Ma’ruf Amin memenuhi syarat sebagai cawapres.

“Itu yang paling penting. Karena di dalam UU jelas yang dilarang, kalau nyalon yang dipersyaratkan mengundurkan diri, itu adalah pejabat atau karyawan atau pegawai BUMN atau BUMD,” ujar Hasyim.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto yang menyebut bahwa nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BUMN. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 huruf p Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, berpendapat bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin masih terdaftar sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. “Tim meyakini bahwa Ma’ruf Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres, karena masih bekerja di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah,” ujar Denny.

Hal itu telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. TKN menegaskan, cawapres Ma’ruf Amin tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menjelaskan, definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Arsul mengatakan, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Sebab, kata dia, pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan, BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance.

(khf/fin)