Indonesia Waspadai Perang Dagang

FIN.CO.ID, JAKARTA – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan terus berlangsung segit. Di antara kedua negara itu belum ada kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani. Dia baru saja melakukan pertemuan dengan para menteri keuangan dari negara-negara G20 di Fukuoka, Jepang. Hasil pertemuan itu, antara lain membahas mengenai perang dagang AS dan China.

“Posisi belum berubah. Bahwa ketegangan perdagangan internasional itu dari sisi retoritas maupun action-nya masih sama,” ujar Sri di Jakarta, Selasa (11/6).

Lanjut mantan direktur pelaksana bank dunia itu, bahwa perang dagang akan semakin menguat. “Bahkan kita melihat ada kecenderungan (perang dagang) lebih menguat,” kata Sri.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menjelaskan, hal itu karena dalam penyelesaian perang dagang di antara kedua negara itu berbeda. Yakni, China ingin menyelesaikan dengan cara multilateral, sedangkan AS secara bilateral.

Selain itu, Ani menuturkan, keinginan kedua negara itu belum memuaskan. Artinya apa yang dilakukan China sesuai keinginan AS, tapi ternyata negara Paman Sam itu menganggap belum memuaskan.

“RRT menganggap mereka telah melakukan apa yang diminta selama ini namun dari AS anggap belum cukup sehingga kita melihat memang lebih dalam keseluruhan pembahasan G20 ini risiko global, downside risk terealisir,” ujar Ani.

Akibatnya, kata Ani, dampak dari perang dagang organisasi internasional seperti IMF, OECD, hingga World Bank (WB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Untuk itu, pemerintah akan mewaspadai terjadinya pelemahan volume perdagangan internasional yang tahun ini tumbuh sebesar 2,6 persen atau terendah sejak 2008.

“Kita melihat bahwa tantangan dari growth global yang melemah itu untuk paruh ke dua menjadi sangat nyata,” ucap Ani.

Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan, untuk mengatisipasi perang dagang yang tidak kunjung berakhir, pemerintah harus melakukan sejumlah kebijakan seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kita ada momentum perbaikan peringkat daya saing, dan dalam perang dagang ada perpindahan aliran investasi langsung (FDI/foreign direct investment) dari investor yang terkena dampak,” ujar Eko kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (11/6).

Saran dia, pemerintah harus memaksimalkan untuk menarik investasi ke dalam negeri sebanyak-banyaknya.

“Oleh karena itu momentum perbaikan daya saing harus dioptimalkan dengan menarik sebanyak mungkin aliran investasi yang berpindah tersebut,” kata Eko.

Lanjut Eko, pemerintah juga harus gencar mendorong pelaku ekonomi dalam negeri untuk memperbaiki kualitas produknya sehingga bisa bersaing dari produk asing.

“Di sisi lain, pelaku ekonomi domestik harus terus didorong untuk kompetitif dengan produk luar negeri agar kita dapat membendung pengalihan pasar dari China dan AS ke Indonesia,” pungkas Eko.

(din/fin)