Indonesia Gagal Buat Resolusi soal Palestina di PBB

FIN.CO.ID, JAKARTA – Selama kepemimpinan Indonesia sepanjang Mei 2019, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai gagal membuat resolusi dan pernyataan lainnya terkait konflik Israel-Palestina.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Aplhyanto Ruddyard mengakui, bahwa Indonesia kesulitan meloloskan resolusi atau pernyataan soal Palestina di DK PBB.

“Kalau untuk mengeluarkan outcome di DK PBB soal Palestina agak berat, jujur saja. Bahkan untuk membahas isu Palestina dalam format rapat formal saja juga sulit,” kata Febrian di Jakarta, Selasa (11/6).

Kendati demikian, meski tak bisa menggagas resolusi dan dokumen lainnya soal isu Palestina selama menjadi ketua DK PBB, Indonesia setidaknya dapat mengangkat konflik tersebut melalui format diskusi informal yang dikenal dengan Arria Formula.

Pada 9 Mei lalu, Indonesia menggagas pertemuan Arria Formula guna membahas pendudukan ilegal Israel, yang dianggap Jakarta salah satu elemen penting dalam penyelesaian konflik Palestina.

Dalam forum informal itu, seluruh negara di luar anggota DK PBB memiliki kesempatan untuk berbicara terkait isu tersebut, meski tidak menghasilkan dokumen atau resolusi apa pun di akhir pertemuan.

Namun, menurut Febrian, Arria Formula merupakan wadah yang paling mungkin digunakan Indonesia untuk mengangkat isu-isu sensitif, termasuk soal Palestina.

“Di rapat formal DK PBB tidak akan mungkin mengangkat isu Palestina, makanya kami coba untuk mengangkat isu ini dengan format Arria Formula. Ini bentuk upaya Indonesia agar tetap angkat isu Palestina di forum internasional, khusus DK PBB,” kata Febrian.

Terlepas dari isu Palestina, Febrian menjelaskan bahwa sebenarnya ada empat resolusi, satu pernyataan presiden, tiga pernyataan pers, dan tiga element to the press selama keketuaan RI di DK PBB.

Keempat resolusi DK PBB itu adalah Resolusi UNISFA tentang perpanjangan mandat misi Pasukan Keamanan Sementara PBB di Abyei. Abyei merupakan suatu wilayah di Afrika yang diperebutkan antara Republik Sudan dan Republik Sudan Selatan.

Kedua, Resolusi UNAMI mengenai perpanjangan mandat Misi Bantuan PBB untuk Irak yang juga ditujukan untuk mendukung kemajuan rekonsiliasi nasional negara tersebut.

Ketiga yakni Resolusi AMISOM yang berisi perpanjangan mandat misi perdamaian PBB di Somalia. Resolusi keempat adalah resolusi tentang perpanjangan sanksi bagi Sudan Selatan.

Selama presidensi Indonesia, DK PBB juga menghasilkan satu presidential statement mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, yang merupakan hasil dari Sidang Terbuka DK PBB pada 7 Mei 2019 lalu.

Pernyataan presiden tersebut merupakan dokumen DK PBB pertama yang berisi penguatan pelatihan dan kapasitas pasukan penjaga perdamaian.

Selain itu, DK PBB juga mengeluarkan tiga pernyataan pers selama Mei kemarin mengenai perkembangan terkini Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB-Uni Afrika di Darfur (UNAMID), Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Mali (MINUSMA), dan peranan mekanisme regional G5 Sahel di Afrika Utara.

Selain itu, DK PBB juga mengeluarkan tiga element to the press mengenai perkembangan situasi di Siprus, Libya, dan Libanon.

(der/fin)