Akhirnya BPJS Diaudit, BPKP Minta Tingkatkan Kepatuhan dan Naikkan Iuran

Beranda Nasional Akhirnya BPJS Diaudit, BPKP Minta Tingkatkan Kepatuhan dan Naikkan Iuran

FIN.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya mengeluarkan hasil audit final. Audit ini diharapkan bisa menjadi peta yang memecahkan pelik keuangan BPJS Kesehatan.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana kemarin (27/5) membeberkan hasil audit BPJS Kesehatan di depan Komisi IX DPR RI. Dalam paparannya itu, dia menyebut ada tiga pokok permasalahan BPJS Kesehatan yang diaudit oleh lembaganya. Pertama terkait kepesertaan dan kepatuhan, sistem pelayanan dan biaya operasional, serta strategic purchasing.

Data yang diterima oleh BPKP merupakan laporan arus kas dan laporan posisi keuangan selama 2018. Selama tahun lalu pendapatan BPJS Rp93,45 triliun, sedangkan bebannya Rp104,73 triliun. Audit tersebut dilakukan di 22.791 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 2.507 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), dan 126 kantor cabang BPJS serta kantor pusat. “Ada 1800 auditor yang turun,” ujarnya.

Menurut Ardan ada segmen peserta yang pendapatan dari iuran tidak lebih tinggi dari beban pelayanannya. Segmen tersebut ada di peserta bukan penerima upah (PBPU), bukan pekerja (BP), dan peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD. Dia mencontohkan ada penerimaan dari PBPU tahun lalu yang mencapai Rp8,9 triliun. Namun pengeluarannya mencapai Rp22,06 triliun.

Temuan lainnya yang menjadi sorotan pada rapat tersebut adalah soal proses perekaman dan pemeliharaan data base yang belum optimal. BPKP menemukan 27,4 juta data peserta yang bermasalah. Permasalahan tersebut antara lain 17,17 juta NIK yang tidak 16 digit. Belum lagi ada 4 juta NIK yang berisi karakter alfanumerik.

“Kami juga menemukan 10,1 juta NIK ganda, 2 juta tidak memiliki faskes, dan 1 juta nama lebih berisi kata meninggal,” ungkapnya. BPKP juga menemukan adanya peserta non aktif yang masih menerima layan, fraud yang dilakukan rumah sakit, serta kelebihan biaya operasional.

Ardan juga meminta agar kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi kepada FKTP untuk ditinjau ulang. Selain itu juga diminta untuk meninjau kembali penetapan kelas rumah sakit. Dua hal ini tidak hanya pekerjaan rumah BPJS Kesehatan namun juga Kemenkes dan Kemenkeu.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan BPJS Fahmi Idris langsung menyatakan iuran yang ditetapkan lembaganya perlu dinaikan. “Dengan hitungan sekarang pasti defisit,” ucapnya. Beban biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan menurut Fahmi terkait tarif, utilisasi, dan tren morbitas atau penyakit.

Dia membeberkan selama ini BPJS Kesehatan dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan manfaat tidak memandang persegmen. Fahmi mengungkapkan pendekatan yang dilakukan lembaganya adalah dengan mengumpulkan seluruh dana peserta lalu menyalurkan. Tanpa memisahkan apakah iuran tersebut dari dan untuk peserta dengan segmen tertentu.

Terkait temuan BPKP, Fahmi mengungkapkan bahwa lembaganya siap menjalankan rekomendasi BPKP. Pihaknya juga akan terus berkomunikasi untuk melaksanakan rekomendasi itu. “Sebelumnya juga telah membentuk tim dengan Kemenkes dan KPK untuk mengurangi kecurangan atau fraud,” ucap Fahmi.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa penyelesaian defisit BPJS Kesehatan tidak hanya bersumber pada penambahan iuran. Dia menyatakan bahwa ada cara lain untuk menambal kebocoran. “Kepesertaan harus ditingkatkan dan peningkatkan ketertiban iuran,” ujarnya.

Jika hal itu semua itu sudah dilakukan dan masih defisit, menurutnya barulah merujuk pada penyesuaian tarif sesuai perhitungan aktuaris. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menetapkan secara aktuaris iuran peserta BPJS Kesehatan setidaknya Rp36.000 perorang.

(lyn/ful)

Baca Juga

Pariwisata Harus Terapkan Prokes

JAKARTA – DPR RI menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M) pada destinasi wisata. Di masa pandemi...

Vaksin Sinovac Lulus Uji Klinis 3

JAKARTA - Vaksin COVID-19 produksi Sinovac dinyatakan lulus uji klinis tahap 3. Vaksin dinyatakan bisa digunakan dan aman. Meski demikian Pemerintah masih menunggu laporan...

20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sedikitnya 20 dari 34 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021....

Sosialisasi AN Segera Disampaikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, bahwa Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) telah mulai disosialisasikan. Khususnya, kepada mitra Kemendikbud...

Waspada Gelombang Tinggi

JAKARTA - Gelombang tinggi hingga mencapai enam meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga akhir pekan. Masyarakat khususnya nelayan diimbau agar waspada. Humas Badan...

Berita Terbaru

Sindir Denise Chariesta, Omongan Nikita Mirzani Mungkin Ada Benarnya Juga

JAKARTA - Presenter Nikita Mirzani dan selebgram Denise Chariesta menjadi bintang tamu dalam acara Brownis di Trans TV baru-baru ini. Tampil bareng dalam satu acara,...

Realisasi Bansos Tunai Capai 82 Persen

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat realisasi Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) sudah mencapai 82 persen. Bantuan ini direncanakan rampung dalam waktu dekat. Direktur Jenderal...

Infografis: 20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sebanyak 20 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021. Keputusan tersebut...

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Muslim Harus Marah Jika Nabi Muhammad Dihina? Begini Penjelasan Ustad Syafiq

JAKARTA- Ummat Islam dunia marah dengan sikap pemerintah Prancis yang membiarkan karikatur Nabi yang diterbitkan oleh majalah Charlie Hebdo. Oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron,...

Nusantara

Libur Panjang, Bupati Azwar Anas Imbau Warga Taati Prokes di Tempat Wisata

JAKARTA- Libur panjang pada pekan ini berjalan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020. Sejumlah tempat wisata dipastikan ramai dengan pengunjung. Bupati Banyuwangi Abdullah...

Antisipasi Munculnya Klaster Baru

MAROS - Polres Maros menyiagakan 90 personel mengawasi tempat wisata. Antisipasi munculnya klaster baru Covid-19. Kapolres Maros, AKBP Musa Tampubolon, mengatakan, masa liburan panjang ini membuat...

News

Angkasa Pura I Layani 103.506 Penumpang pada Hari Pertama Libur Panjang Maulid Nabi

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 103.506 orang di 15 bandara pada 28 Oktober di masa arus mudik libur...

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Sosialisasi AN Segera Disampaikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, bahwa Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) telah mulai disosialisasikan. Khususnya, kepada mitra Kemendikbud...

Waspada Gelombang Tinggi

JAKARTA - Gelombang tinggi hingga mencapai enam meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga akhir pekan. Masyarakat khususnya nelayan diimbau agar waspada. Humas Badan...

Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

JAKARTA - Pemerintah memutuskan upah minimum bagi para buruh tak berubah alias tidak ada kenaikan di tahun 2021. Artinya upah minimun masih sama dengan...

BOP Pesantren Tahap III Cair Awal November

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren, apalagi uang terima kasih. Wakil Menteri Agama Zainut...