Penolakan Kandidat Agung Dipertanyakan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi III DPR RI memastikan akan memberikan laporan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan empat calon Hakim Agung dimana semua kandidat dipastikan ditolak pada rapat paripurna selasa (28/5) mendatang.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Ranik menjelaskan, alasan menolak kempat empat calon Hakim Agung itu karena keempatnya dianggap belum memenuhi syarat.

“Kemarin di Komisi sudah dilakukan pembahasan dan sepakat kandidat yang diajukan belum memenuhi syarat dan kompetensi yang kami harapkan,” kata Erma saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/5).

Dirinya pun berharap Erma berharap Komisi Yudisial (KY) bisa mengirim calon hakim yang lebih baik lagi. Sehingga bisa lolos dalam fit and proper test di Komisi III DPR.

Sehingga kita dengan yakin bisa memutuskan dan menyetujui calon Hakim Agung yang dikirim KY, ungkapnya.

Terpisah, Pakar Hukum dari Universitas Mpu Tantular Jakarta, Ferdinand Montororing mengaku heran bilamana kandidat yang diberikan oleh Komisi Yudisial ditolak oleh DPR RI.

Pasalnya, Ferdinand mengungkapkan dalam proses rekrutmen sebagai Hakim Agung rumit dantrack record-nya harus benar-benar bersih dari lahir hinggacatatan terakhir ketika mendaftar menjadi hakim agung.

“Jadi bilamana DPR menolak semua kandidat karena alasan tertentu saya rasa ada keanehan. Proses yang rumit seharusnya dapat menghasilkan kandidat yang memiliki kompetensi yang berkualitas,” jelas Ferdinand saat dihubungi Fajar Indonesia Network di Jakarta, Sabtu (25/5) kemarin.

Saat ditanya soal keanehan yang diungkapkan, Ferdinand enggan mengungkapkan secara gamblang karena banyak faktor yang dapat ditujukan ke arah tersebut.

“Intinya begini para hakim yang akan mendaftar menjadi hakim agung akan ditelisik semua rekam jejaknya, bahkan teman kecil dan tetangga rumah pun akan ditanyakan terkait rekam jejak para calon hakim agung itu. Jika ada cela sedikit saja, bisa gagal menjadi hakim agung.Nah bilamana ditolak semua pasti ada faktor lain dibalik itu,” terangnya.

Namun demikian, mantan Ketua LBH Ampera ini mengapresiasi DPR yang sangat memperhatikan kompetensi dan kualitas kandidat calon kandidat Hakim Agung demi tercipta kualitas penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.

“Saya harap penolakan sejumlah kandidat bukan karena ada faktor tertentu, tetapi difokuskan agar tercipta penegakan hukum yang lebih baik dan itu harus didukung,” tandas Ferdinand.

(frs/fin)