Breaking News

Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pemblokiran sebagian fitur aplikasi di media sosial (medsos) yang dilakukan pemerintah pada 22 Mei hingga saat ini, mendapat protes dari berbagai kalangan. Termasuk, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi menilai pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan dengan gegabah dan sembrono. Tindakan tersebut dianggap merugikan masyarakat.

“Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya,” kata Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (24/5).

Menurut Tulus, bagaimanapun pemblokiran telah melanggar hak-hak publik yang paling mendasar untuk mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi.

“Pemblokiran itu secara sektoral melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945,” jelas Tulus.

Lanjut Tulus, bahwa pemblokiran tanpa parameter dan kriteria yang jelas telah menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi.

“Tidak bisa dikit-dikit blokir. Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur,” ucap Tulus.

Dia mendesak pemerintah agar bisa menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut.

“Jangan sampai pemblokiran tidak mempunyai efek signifikan, tetapi mudharatnya malah lebih signifikan,” kata Tulus.

“Toh masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya,” tambah Tulus.

Saat ini, kata Tulus, medsos, whatsapp dan sejenisnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

“Bukan hanya untuk bersosialita, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja dan aktivitas perekonomian,” tutur Tulus.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir sebagian fitur aplikasi chatting, di antaranya fitur mengirim gambar dan video. Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap.

“Modusnya adalah posting di Instagram, Facebook, dalam bentuk meme atau foto. Lalu, di-screen capture dan viral di messaging system. Jadi, teman-teman akan mengalami perlambatan upload dan download video termasuk foto, karena viralnya yang negatif ada di sana (messaging system),” kata Menkominfo, Rudiantara di Jakarta Rabu (22/5).

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan langkah ini diambil demi mengamankan negara.

“Kami menyesalkan ini harus dilakukan, tapi betul-betul ini untuk mengamankan negara. Berkorban tiga dua hari tidak berkirim gambar, tapi teks masih bisa. Ini semata-mata untuk keamanan nasional,” ujar Wiranto.

(din/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Salah Alamat, Komentar Menhub soal Permintaan Mengatur Transportasi Online

FIN.CO.ID, JAKARTA – Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com