Breaking News
Grafis: Dhimas/Naskah: Syaiful Amri/FIN

SELAMAT KEPADA YANG TERPILIH, SEMOGA AMANAH!

PKS Gugat ke MK, Rekapitulasi Hasil Pemilu Selesai Lebih Cepat

 

FIN.CO.ID – Selesai sudah rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (21/5) dini hari tepatnya pukul 02. 42 WIB. Berdasar data yang dikumpulkan KPU, pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin unggul atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selisih kemenangan mencapai 16,5 juta suara.

Hasil rekapitulasi hari ini lebih cepat sehari dari jadwal semula Rabu (22/5). Papua menjadi provinsi terakhir yang disahkan setelah munculnya perdebatan panjang, yang melibatkan sejumlah saksi, termasuk Bawaslu yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Rapat pleno yang cukup melelahkan itu, benar-benar menguras waktu. Sementara saksi-saksi dari PAN, PKS dan Gerindra menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara pengesahan baik hasil Pileg maupun Pilpres. PKS lebih memilih jalur konstitusi dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian pula, saksi capres 02, dengan tegas menolak hasil rekapitulasi tersebut.

Dengan tuntasnya rekapitulasi , KPU tidak lagi punya alasan untuk menunda penetapan rekapitulasi. “Dengan demikian, rekapitulasi pilpres dan pileg sudah selesai. Tadi sudah disampaikan, ada beberapa saksi yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi. Dan kami mempersilahkan untuk melayangkan gugatan ke MK. Yang pasti kami apresiasi untuk semua, baik saksi partai, maupun saksi capres-cawapres,” papar Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada Fajar Indonesia Network (FIN) usai rekapitulasi.

 

Ya, Hasyim pun menjelaskan adanya ketimpangan. Ketiak mempersilakan para saksi mempersiapkan dokumen bila ingin menyandingkan data dengan KPU. Namun, dokumen yang seharusnya disampaikan belum ada. Kondisi ini yang menyebabkan perdebatan. “Soal adanya keberatan, itu sah-sah saja. Dan pada akhirnya berlangsung tertib, dan lancar,” terangnya.

Terkait soal Papua, ia menjelaskan, dokumen yang disandingkan adalah DA1 (kecamatan), harus menunggu KPU Provinsi Papua mendatangkan dokumen. Sebab, yang dibawa KPU Papua adalah dokumen DB1 (kabupaten/kota). “Ya jelas tidak mungkin dicocokkan di sini,” lanjutnya.

Dia menawarkan agar pencocokan data itu dibawa ke Bawaslu sebagai laporan pelanggaran administratif. Sebab, idealnya persoalan dokumen DA1 selesai di tingkat kabupaten/kota.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, setelah semua provinsi selesai direkap, pihaknya masih harus menggandakan berkas-berkas untuk dibagikan kepada para saksi dan Bawaslu. Setelahnya, barulah KPU menggelar rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilu 2019.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan memberikan kepada wartawan setelah semua provinsi selesai direkap, kemarin (Foto: Khanif Lutfi/Fajar Indonesia Network)

 

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku akan menunggu keputusan KPU. Belum ada persiapan apa pun yang dilakukan BPN bila KPU mempercepat pengumuman hasil rekapitulasinya.

Kemarin (20/5) Prabowo Subianto berkunjung ke Mapolda Metro Jaya untuk menemui dua pendukungnya yang ditahan, Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. “Ya kita lihat saja nanti, kami menunggu keputusan dari KPU,” kata Dahnil.

Ia juga tidak bisa memastikan kehadiran Prabowo di tengah aksi yang direncanakan pada 22 Mei. Dia mengatakan, BPN bukan inisiator dari aksi tersebut. Di hari yang sama, BPN juga mengadakan pertemuan dengan Front Kedaulatan Bangsa. Anggotanya terdiri atas purnawirawan TNI dan Polri.

Di tempat terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf mengapresiasi langkah KPU yang akan menetapkan hasil rekapitulasi lebih cepat dari jadwal. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya tidak hanya mengapresiasi, tapi juga mendukung langkah KPU. “Jika rekapitulasi sudah tuntas semua, maka tidak perlu menunggu 22 Mei untuk penetapan,” terangnya.

Aparat kepolisian memasang pagar kawat berduri di halaman Kantor KPU dan Bawaslu pada saat penghitungan suara yang berlangsung tadi malam (21/5). (Foto: Khanif Lutfi/Fajar Indonesia Network)

 

Apalagi, kata dia, ada ancaman people power dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil kerja KPU. Jadi, menetapkan hasil pemilu sebelum 22 Mei merupakan langkah tepat. “Daripada penetapan dilakukan bertepatan dengan aksi massa,” terang dia.

Karding mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu turun ke jalan. Mereka cukup menyaksikan penetapan pemilu dari rumah. Apalagi, ada info bahwa aksi itu akan disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, ada ancaman bom dan penembakan.

Para pendukung paslon 01 juga tidak perlu melakukan aksi tandingan. Lebih baik tetap di rumah dan tetap menjaga puasa agar tidak dirusak dengan perilaku dan hasrat buruk. “Lebih baik kita jaga puasa kita. Ramadan adalah waktu yang spesial untuk khusyuk beribadah,” ungkap politikus PKB itu.

Anggota DPR itu mengatakan, sejak awal kemenangan paslon 01 Jokowi-Maruf sudah sangat nyata. Perolehan suara incumbent sekitar 55,30 persen. Selisih suara dengan Prabowo-Sandi lebih dari 16 juta. Menurut dia, legitimasi hasil Pemilu 2019 sangat kuat karena partisipasi masyarakat tinggi. Sebanyak 80 persen masyarakat menyalurkan hak pilih sebagai bukti bahwa mereka mengakui dan mendukung pemilu. (khf/ful/fin)

 

About Syaiful Amri

Check Also

Fahri Hamzah Soal Desain Reformasi Parlemen

FIN.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap desain reformasi Parlemen ke depan sesuai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com