HATI-HATI, JANGAN TERPROVOKASI GERAKAN 22 MEI

FIN.CO.ID – Sederet Tokoh-tokoh agama tanah air mulai menyerukan kepada masyarakat untuk tidak terlibat aksi aksi inkonstitusional pada pengumuman hasil pemilu 2019 tanggal 22 Mei mendatang. Pada posisi ini, dibutuhkan kedewasaan, mental berbangsa dan menjaga kehidmatan Ramadan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengeluarkan himbauan agar warga NU tidak datang ke Jakarta untuk melakukan aksi protes. Masyarakat diminta lebih fokus menghidupkan kegiatan Ramadan dan meningkatkan ibadah.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, terutama umat islam dan khusus warga NU agar menghadapi pengumuman pilpres oleh KPU nanti dengan sikap dewasa, tenang, besar hati, dan lapang dada. “Apapun hasilnya dan siapapun yang menang haru kita terima,” tegasnya, kemarin (19/5).

Tim Densus 88 Anti Teror terus melakukan penelusuran terhadap gerakan terorisme JAD di berbagai daerah (Foto: AFP)

 

Said mengungkapkan, pada momen kritis seperti ini, menurutnya penting untuk menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dewasa beradab. Jangan sampai terjadi gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan inkonstitusional.”Kita disorot oleh dunia internasional kita mayoritas beragama islam. Tunjukkan kita mengerti dan sadar caranya berdemokrasi memahami cara bernegara,” jelasnya.

Said menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia sudah sesuai dengan prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah dan madzhab mayoritas muslim di Indonesia. Ia menyerukan agar masyarakat mencintai dan menyayangi bangsanya sendiri. “Jangan sampai karena pilpres, bangsa menjadi pecah kita jadi chaos. Naudzubillah apalagi sampai perang saudara,” katanya.

Alumnus Universitas Ummul Qura, Mekkah ini kembali mengingatkan untuk berkaca pada negara-negara timur tengah yang sudah kacau balau. Afghanistan yang seluruhnya beragama islam sudah 40 tahun dilanda perang suadara. “Di Iraq sudah satu setengah juta nyawa melayang Suriah 500 ribu, Yaman selalu ribut, Sudan juga demikian. Hampir seluruh dunia Arab bergejolak. Nyawa manusia sudah sangat murah harganya,” katanya.

Lewat himbauan yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini kemarin, Bagi pihak-pihak yg merasa berkeberatan dengan hasil KPU, bisa menempuh jalur konatitusi melalui Mahkamah Konstitusi. Seluruh warga NU juga dihimbau untuk sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, aman dan juga tertib. “Persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bagian dari menjaga amanat agama dan juga pendiri bangsa (founding fathers) kita,” tulis Helmy dalam himbauan tersebut.

Meski demikian, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, aksi menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulis adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.”Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati,” terang dia.

Densus 88 Anti Teror, melacak barang bukti dari kelompok JAD yang tertangkap di Bekasi. (Foto: AFP)

 

Dalam menghadapi penetapan hasil pemilu pada 22 Mei, dia mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan. Khusus kepada para elit, kata Muti, hendaknya bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan.

Dia juga berpesan kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekwensi dari kehendak rakyat Indonesia.

“Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa,” paparnya.

Semua pihak, kata Muti, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa untuk duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak bukan zero sum game.

Muti menyatakan, para penyelenggara pemilu hendaknya tetap bekerja profesional sesuai dengan undang-undang. Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil. “Tidak boleh tunduk oleh tekanan siapapun, kelompok, dan lembaga manapun, baik pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa,” ucap dia.

Selain KPU dan Bawaslu, aparatur keamanan juga harus bekerja profesional untuk menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif. “Menghindari cara-cara militeristik agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa,” tegasnya. (tim/ful/fin)