Tak Ada Indikasi Kerusuhan Saat Penetapan Hasil Pemilu

FIN.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan tegas mengajak pendukung dan relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk menolak hasil Pemilu 2019. Dia juga meminta pada para pendukungnya untuk tidak menyerah dengan ketidakadilan dan kecurangan.

Penolakan tersebut disampaikan pada Pidato Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam Simposioum Nasional Kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019. Penolakan hasil Pemilu dikhawatirkan akan menimbulkan aksi demo besar-besaran dari para pendukungnya.

Terlebih Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi’i mengatakan tidak akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, karena sudah tidak percaya terhadap MK.

“Di 2014 yang lalu kita punya pengalaman yang buruk dengan MK,” ujar Syafi’i di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Pernyataan Muhammad Syafi’i mempertegas dari pernyataan tokoh-tokoh yang berada di belakang Prabowo Subianto seperti Eggi Sudjana, misalnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar.

Eggi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus makar. Eggi ditahan karena pernyataannya yang diduga memprovokasi para pendukungnya untuk melakukan people power menolak hasil Pemilu karena banyak kecurangan.

Meski demikian, Mabes Polri menjamin tidak ada potensi kerusuhan saat penetapan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan pemantauan intelijen tidak terdapat potensi kerusuhan saat penetapan hasil pemilu.

“Dari hasil deteksi intelijen di lapangan tidak ada (potensi kerusuhan). Belum mengarah ke sana,” ujar Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/5).

Dijelaskankan, sejauh ini potensi kerusuhan hanya ramai digaungkan di media sosial. Polri melalui patroli siber Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara terus melakukan pemantauan konten-konten yang berbau provokasi pengerahan massa.

“Kami blokir setiap akun menyebarkan konten hoaks, menghasut memprovokasi, langsung take down dan blokir. Kalau tidak mengindahkan, Direktorat Siber melakukan penegakan hukum,” ujar Dedi Prasetyo.

Selain itu, tim gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk pengamanan penetapan hasil Pemilu. Jumlah personel yang diturunkan lebih dari 30 ribu aparat. Petugas keamanan itu akan diturunkan mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta.

Fokus utama untuma pengamanan saat penetapan hasil Pemilu 2019 adalah Gedung KPU dan Bawaslu.

“Pengamanannya dengan sistem empat ring, yakni ring satu di dalam Gedung KPU, ring dua di sekitar Gedung KPU, ring tiga area parkir kendaraan, dan ring empat di jalan depan Gedung KPU,” katanya.

(mhf/gw/fin)