Breaking News

Penolakan Hasil Pilpres Bisa Berdampak pada Pileg

FIN.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Alasannya, karena diduga banyak kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

Menanggapi penolakan tersebut, pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan penolakan BPN atas hasil penghitungan suara KPU, tidak mempengaruhi apa-apa.

“Karena nggak bisa nolak-nolak di jalan, teriak-teriak. Yang mempengaruhi itu tatkala penolakan dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa hasil pemilu di MK,” ujar Zainal dalam rilisnya, kemarin (15/5).

Dalam persidangan sengketa hasil pemilu di MK, bukti-bukti atas klaim kecurangan itu disampaikan. “Buktikan kecurangan-kecurangan itu. Mana datanya. Kalau KPU salah dalam penghitungan, tunjukkan salahnya. Kalau penyelenggaraan pemilu ada yang tidak berimbang tunjukkan mana ketidakberimbangannya. Baru kemudian disusun logika yang namanya TSM (terstruktur, sistematis dan masif),” jelas Zainal.

Dosen Fakultas Hukum UGM ini mengatakan jika Prabowo ingin menggugat hasil Pemilu 2019, permohonannya sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Karena batas pengajuan gugatan adalah tiga hari dari pengumuman penetapan KPU. “Permohonan di MK itu siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Kalau dia mendalilkan ada kecurangan, dia harus buktikan kecurangan itu,” tutur Zainal.

Dia mempertanyakan penghitungan KPU yang ditolak oleh Prabowo. Kalau yang ditolak Situng, maka tidak tepat. “Situng kan nggak dipakai. Yang berlaku itu adalah pleno C1 yang diangkat dari TPS, PPK, kabupaten, provinsi sampai ke KPU. Kalau yang ditolak rekap, rekap kan belum selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan penolakan hasil Pemilu Presiden 2019 akan berdampak juga pada hasil Pemilu Legislatif. Dia meminta kontestan Pilpres harus dewasa dalam berpolitik.

“Kalau Pemilu tidak diakui, konsekuensinya berdampak pada hasil pemilihan legislatif. Padahal partai politik pengusung kedua capres-cawapres memperoleh capaian maksimal bagi para calon anggota legislatifnya,” ujar Bambang di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin (15/5).

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menyatakan menolak hasil rekapitulasi suara KPU. “Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019”, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5). Djoko mengatakan, dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif, dan Brutal.

“Jika hasil Pemilu tidak diakui, pertanyaannya apakah harus dilakukan Pemilu ulang? Apakah para caleg yang sudah berdarah-darah di Pileg ingin mengulang prosesnya? Karena Pileg dan Pilpres merupakan satu kesatuan yang dilakukan dalam satu hari,” papar Bambang.

Karena itu, politisi Golkar ini menyarankan semua pihak dewasa dalam berpolitik. Jika memiliki bukti-bukti yang sah terkait dugaan kecurangan Pemilu, sebaiknya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau nanti di MK ternyata benar ada kecurangan dan yang bersangkutan menang, maka itu langsung secara resmi dan legal ditunjuk sebagai pemenang,” imbuhnya.

Dia menilai pembentukan opini bahwa ada dugaan kecurangan dalam Pemilu, hanya akan menghasilkan kebisingan dan ketidaknyamanan. “Kalau masyarakat tenang maka ekonomi bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau dibuat bising maka yang rugi adalah 265 juta rakyat Indonesia. Ujung-ujungnya penerimaan rumah tangga,” paparnya.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menganggap penolakan BPN Prabowo-Sandi terhadap hasil rekapitulasi KPU tidak berdasarkan data dan fakta. Sebab hanya berdasarkan asumsi dan wacana bahwa Pemilu 2019 telah terjadi kecurangan. “Penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta. Kecurangan terjadi dimana, siapa yang melakukan dan bagaimana modusnya tidak dijelaskan,” kata Karding.

Dia menyesalkan sikap Prabowo tidak mempercayai penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. “Gerindra dan koalisi 02 ikut menentukan melalui uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPU, Bawaslu, DKPP. Bahkan seluruh parpol dan tim kampanye diberikan kesempatan untuk menempatkan saksi di TPS dan kecamatan,” paparnya.

Tindakan menolak hasil Pemilu tanpa alasan yang kuat berdampak membangun pendidikan politik masyarakat kurang baik. Dia menilai perilaku tidak siap kalah akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. “Sebenarnya kalau mau, ditunggu dulu hasil Pemilu seperti apa. Lalu pelajari datanya. Kalau ada kecurangan, dilaporkan kepada Bawaslu,” jelas dia.

Dia berharap pernyataan Prabowo itu hanya letupan emosi sesaat. Bukan sikap politik permanen. Karena, hal itu akan memberikan dampak serius bagi hasil Pileg. “Kalau hasil Pilpres tidak diakui, maka otomatis hasil Pileg juga tidak diakui. Apabila itu terjadi, maka tidak patut parpol koalisi BPN Prabowo-Sandi dilantik menjadi anggota DPR dari hasil Pileg 2019. Mengapa? Karena Pemilu ini serentak. Bukan hanya Pilpres. Tidak mungkin yang curang hanya Pilpres saja. Pileg mestinya juga curang semua,” tukas Karding.

(rh/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

BPN Ajukan 51 Bukti Gugatan, MK Jangan Jadi Lembaga Kalkulator!

FIN.CO.ID, JAKARTA – Narasi bernada kritik kembali dilemparkan oleh Bandan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi. ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!