Breaking News

Pemerintah Tidak Akan Bentuk TPF

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memutuskan tidak akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019. Alasannya, sebagian besar kematian disebabkan karena penyakit jantung.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam keterangan resmi usai Rapat Pembahasan di Kantor KSP, Jakarta, (14/5), kemarin. Dia menyayangkan tudingan yang muncul bahwa petugas KPPS meninggal tidak wajar karena racun. “Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban,” tegas Moeldoko.

Kementerian Kesehatan menyatakan, sebanyak 51 persen penyebab korban meninggal adalah penyakit jantung atau cardiovasculer. Dari total 485 petugas KPPS yang meninggal dunia, 58 persen berusia 60 sampai 70 tahun. Sebanyak, 61 persen korban meninggal di rumah. Sisanya 39 persen sudah sampai di rumah sakit.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat total petugas KPPS yang sakit sejumlah 10.997 orang. Moeldoko menegaskan perlu tim dari Kementerian Kesehatan untuk mencari kajian yang tepat dari faktor kesehatan. “Kajian itu untuk membantu sistem kerja KPU agar mampu mendetailkan kebutuhan sampai ke jajaran terbawah dalam Pemilu selanjutnya,” jelas mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko mengapresiasi usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memperhatikan risiko pekerjaan. Selain membahas penyebab meninggalnya ratusan KPPS, rapat juga membicarakan penanganan bagi yang sakit.

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menjelaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dan IDI untuk penelitian kasus ini. Tim kesehatan akan melakukan autopsi verbal dengan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitar petugas KPPS yang menjadi korban.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim mengungkapkan petugas KPPS yang jadi korban meninggal dan sakit adalah pahlawan demokrasi. KPU juga telah memberikan uang santunan yang nilainya beragam kepada keluarga para petugas KPPS. Dia mengakui perekrutan petugas KPPS memang tidak ketat. Para petugas KPPS hanya menyertakan keterangan sehat dan belum mendapatkan asuransi. Karena itu, KPU meminta evaluasi untuk perbaikan proses rekrutmen petugas. Terutama kondisi kesehatan dan batasan usia.

Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) akan menggugat KPU dan pemerintah ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). Hal itu dilakukan apabila pemerintah abai terhadap penanganan kasus meninggalnya petugas KPPS.

Tidak ada langkah konkret emergency pencegahan korban berjatuhan. Tidak ada sense of crisis, sense of emergency. Jadi ada pembiaran terhadap jatuhnya nyawa manusia, kata pembina MER-C, Joserizal Jurnalis dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Dia menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah terkesan melakukan pembiaran dan cenderung abai terhadap korban meninggal yang berjatuhan usai penyelenggaraan Pemilu 2019.

Joserizal memaparkan bukti-bukti terjadinya pembiaran terhadap korban petugas KPPS yang sakit dan meninggal yang semakin hari semakin meningkat. Tidak ada asuransi kesehatan, dan pembiayaan pengobatan yang tidak jelas. Sebagian besar ditanggung oleh keluarga. Apabila setelah ini KPU serius menangani masalah tersebut dengan fokus pada penanganan korban dan menghentikan perhitungan suara, MER-C akan mengurungkan niat untuk menggugat ke internasional.

Joserizal menyebutkan MER-C telah membentuk tim mitigasi sejak awal kejadian dengan dua fokus. Yakni mencari penyebab kematian dan melakukan pencegahan makin bertambahnya korban meninggal. Selain itu, Tim MER-C juga mengambil beberapa sampel dari korban sakit, serta melakukan auotopsi verbal dengan mewawancarai keluarga korban. Mereka juga masih berupaya mencari keluarga korban meninggal yang mengizinkan untuk dilakukan auotopsi klinis terhadap jenazah.

(rh/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Demokrat Ajukan 70 Perkara ke MK

FIN.CO.ID – Partai Demokrat mengajukan gugatan dari 23 Provinsi terkait sengketa suara di DPR, DPRD ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!