Tak Ada Makan Siang Gratis untuk Menteri

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana perombakan kabinet Jokowi Jilid II kian menguat. Keinginan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk memasukkan sejumlah milenial profesional untuk duduk di kursi menteri dinilai tepat oleh sejumlah pihak. Hanya saja, kepentingan dalam membangun negara harus diutamakan ketimbang kepentingan politik.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, memiliki menteri dari generasi milenial adalah suatu hal yang bagus untuk mempertimbangkan potensi di negeri ini. Kaum muda menurut Emrus memiliki keunggulan menguasi beberapa bidang. Mulai dari teknologi, pemikiran yang futuristik, dan kreatif. Selain itu, mereka harus punya relasi sosial yang lebih kuat dibandingkan kaum tua.

“Tak hanya itu. Milenial juga tidak mempunyai utang politik jaman dahulu dan masa lalu. Ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam politik. Tentunya mempunyai kapasitas, integritas dan nasionalisme yang tinggi dan menghilangkan politik identitas,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (14/5).

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini melanjutkan, dengan adanya menteri dari kaum milenial, diharapkan tidak lagi mempersoalkan politik di ruang publik atas dasar perbedaan. Di tengah masyarakat adanya perbedaan baik suku, agama dan ras dinilai bisa memperuncing hubungan sosial. Terpilihnya kaum millenial menduduki posisi eksekutif diharapkan bisa meminimalisasi persoalan tersebut.

“Hanya saja, keyakinan Jokowi dalam memilih kaum milenial harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Seperti kata pepatah, tidak ada makan siang gratis. Jadi saya rasa mereka yang nantinya dipilih sudah ada lobi-lobi politik sebelumnya,” tegas pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

Memilih menteri adalah hak prerogatif presiden. Namun, siapapun presidennya, dalam tentu akan melibatkan partai pengusung dalam mengambil keputusan. Karena presiden terpilih sudah diusung oleh sejumlah parpol. “Siapapun presidennya, sepanjang presiden diusung oleh partai. Diskusi dengan partai poitik pengusung harus dilakukan. Lobi-lobi politik pasti akan terjadi. Saya kira komunikasi politik antara partai dengan presiden sangat diperhatikan,” jelasnya.

Terpisah, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, berkaca dari tetangga Malaysia, menempatkan kaum milennial di posisi menteri seharusnya dilakukan sejak lama. Bukan tanpa alasan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat menjadi salah satu alasan Jokowi.

Memasukkan generasi muda untuk menduduki posisi eksekutif juga menjadi langkah maju. Menurut Ujang,sudah menjadi trend dunia untuk mencoba kaum milenial dalam memajukan suatu negara. “Di Malaysia, kita lihat menteri di kabinetnya muda-muda. Ada yang 25 tahun, ada yang 29 tahun. Saya rasa perlu untuk dicoba di Indonesia,” jelas Ujang kepada FIN.

Lebih lanjut, Dosen Ilmu Politik di Universitas Islam Al Azhar Indonesia ini menegaskan, jika memang keinginan Jokowi memiliki pembantu generasi milenial, tidak didasarkan kepada kepentingan politik semata. Menurutnya, calon menteri yang diusung harus benar-benar mumpuni baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas.

Dilihat dari perkembangan politik Indonesia, sangat sedikit pemimpin negara yang berani memberikan posisi menteri kepada generasi muda. “Makanya sampai saat ini kita belum bisa memberikan penilaian, apakah milenial pantas atau tidak untuk menduduki posisi tersebut,” bebernya.

Menurut Ujang, seharusnya generasi muda Indonesia diberi kesempatan lebih untuk ikut memajukan negaranya. “Yang pasti siapapun yang terpilih, harus memiliki kabinet yang terbaik. Era industri 4.0 harus ada kemajuan pembangunan. Ini harus dikembalikan semua, stabilitas politik, utang yang dibayar, dan susunan kabinet yang bersih,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menambahkan mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kader muda jika diminta mengisi salah satu posisi menteri. Meskipun Nasdem tetap menghormati hak prerogatif Jokowi untuk memilih pembantunya dalam menjalankan periode kedua.

“Kami tertarik dan dukung untuk para menteri yang muda, yang segar, yang punya perspektif Indonesia masa depan yang energik. Itu tentu dengan dukungan proses politik,” jelas Johnny, kemarin (14/5). Ia melanjutkan, Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal dalam memilih calon pembantunya di pemerintahan. Misalnya, pertimbangan kompetensi dan rekam jejak tokoh-tokoh yang menjadi kandidat menteri.

Kompetensi membangun kabinet perlu koordinasi yang baik dan tidak sendiri-sendiri. Johnny mengatakan anggota kabinet juga harus yang memahami betul visi misi dan irama kerja Jokowi. Gerak pemerintahan bakal lebih menyatu dan solid.

“Pak Jokowi juga memperhatikan soliditas koalisi, supaya koalisi ini tetap solid karena kita inginkan presidensial sistem kita yang efektif,” ungkapnya. Menurut Johnny, Jokowi juga mempertimbangkan regenerasi politik dalam memilih menteri. Pertimbangan ini yang diyakini memunculkan wacana kabinet Jokowi di periode kedua diisi kalangan milenial.

“Nah yang namanya generasi muda ini kategorinya apa. Nanti biar presiden yang membuka begitu,” paparnya. Ia mengamini kalangan milenial menjadi bahasan saat pertemuan Jokowi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) di kawasan Menteng, beberapa waktu lalu. Namun, menurut Johnny, belum ada keputusan spesifik soal menteri dari kalangan milenial.

(khf/fin/rh)