Ini Kendala Rekapitulasi Penghitungan Suara Luar Negeri

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) saat menyampaikan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2019 di kantor KPU, Jakarta, (12/4/2019). KPU bersama dengan KPK mengumumkan total harta kekayaan yang telah dilaporkan untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo sebesar Rp 50,2 miliar dan Ma'ruf Amin sebesar Rp 11,6 miliar sedangkan Pasanga Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sebesar Rp 1,9 Triliun dan Sandiaga Uno sebesar Rp 5,09 triliun.FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

FIN.CO.ID – Ketua KPU Arief Budiman membeberkan kendala dalam proses rekapitulasi penghitungan suara luar negeri. Akibatnya rekapitulasi perolehan suara di 26 negara per hari tidak sesuai target.

“Problemnya karena hal-hal yang semestinya tidak dibahas dalam rekapitulasi nasional itu ikut dibahas. Misalnya pertanyaan formulir C7, C1, sebetulnya problem form C itu sudah selesai, karena sekarang sudah direkapitulasi form DA,” kata Arief di Jakarta, Minggu (5/5).

Arief mengatakan KPU tidak melarang pembahasan terkait evaluasi dan lain sebagainya dalam rapat pleno rekapitulasi nasional, namun dia berharap hal itu dibahas dalam forum khusus.

Dia mengatakan saat ini semua pihak memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu. Dia meyakini rekapitulasi penghitungan suara pemilu, khususnya luar negeri bisa selesai tepat waktu.

“Makanya kita usulkan dibuat dua panel (dua ruang pleno) dan semua bisa memahami dan menyepakati,” jelas dia.

Arief mengatakan dirinya akan membahas bersama Bawaslu agar kendala yang ada bisa dihindari dalam proses rekapitulasi selanjutnya.(ant/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here