Selasa , 16 Juli ,2019
Breaking News

PAK PRESIDEN, ICW MINTA ENGGARTIASTO DIPECAT!

FIN.CO.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali membuat gebrakan. Tak tanggung-tanggung meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. ICW memiliki dasar dan beberapa fakta yang mereka nilai cukup kuat untuk melengserkan politisi Partai Nasdem itu.

Ya, tentu data ICW tidak main-main. ICW menemukan indikasi korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi yang tertuang di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16/M-DAG/Per/3/2017.Nah, temuan itu merujuk pada hasil kajian ICW terhadap implementasi regulasi yang mengatur penjualan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas tersebut.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menjelaskan, ada tiga masalah besar dalam Permendag itu. Yakni, penunjukkan penyelenggara lelang yang tidak sesuai aturan, potensi hilangnya penerimaan negara, dan bertentangan dengan regulasi lainnya. “Sejak awal dikeluarkan, Permendag itu memang bermasalah dan memunculkan sejumlah polemik,” kata Adnan, kemarin (1/5).

Menurut Adnan, penunjukan penyelenggara pasar lelang gula kristal tidak sesuai kewenangan. Sebab, berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 pasal 4 ayat (1), mendag bertanggung jawab untuk menetapkan penyelenggara pasar lelang. Tugas itu lalu diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku entitas yang berada di bawah Kemendag.

Kemudian, bila merujuk pada UU No 10/2011 tentang Perubahan atas UU No 32/1997 tentang Perdagangan Komoditi, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan. Sehingga tanggungjawab dalam melaksanakan lelang untuk menunjuk penyelenggara pasar lelang komoditas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Adnan membeberkan, sesuai dengan Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proses pelaksanaan lelang penyelenggara lelang pasar gula rafinasi mestinya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Ada keganjilan dalam proses penunjukkan penyelenggara pasar lelang. Proses berjalan cepat dan terindikasi tidak transparan,” timpalnya.

Selain itu, Adnan juga menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara dalam penerbitan permendag tersebut. Itu lantaran berdasarkan permendag tersebut, penyelenggara lelang diberi keleluasaan untuk mengenakan biaya transaksi. Namun, jumlah biaya transaksi yang dikenakan PT Pasar Komditas Jakarta (PKJ) saat lelang digelar pada Januari 2018 tidak diketahui secara pasti.

Bukan hanya itu, permendag itu juga dinilai bertentangan dengan regulasi lain. Peraturan yang bertentangan itu diantaranya, Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan. Perpres Nomor 4/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasar kajian itu, ICW pun meminta KPK mengusut tuntas kebijakan permendag tentang penjualan gula itu. ICW juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. “Kami juga mendesak KPK mendalami peran aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya (penerbitan Permendag, red),” tegas Adnan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pihaknya membuka kemungkinan untuk memeriksa Enggar terkait dengan pendalaman perkara gratifikasi Bowo Sidik Pangarso yang sedang ditangani saat ini. “Bisa saja dipanggil jadi saksi untuk diverifikasi,” kata mantan peneliti ICW itu saat dikonfirmasi, kemarin.

Lalu apa perkembangan hasil penggeledahan terkait dengan keterlibatan mendag dalam perkara Bowo? Febri menyebut pihaknya masih mempelajari bukti dan fakta yang ditemukan di kantor mendag. Sementara terkait informasi adanya penggeledahan di rumah dinas mendag Selasa (30/4) malam, Febri belum mengungkapkannya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate enggan memberikan komentar terkait apa yang disebutkan ICW. Meski demikian Johnny lebih banyak mengomentari terkait penggeledahan kantor Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita oleh KPK, Senin, (29/4) lalu. Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tersangka anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP).

“Begini ya, masalah hukum kita serahkan kepada aparat hukum. Dalam hal ini KPK sedang memeriksa, kami meyakini KPK bekerja secara profesional dan menggunakan semua landasan dasar hukum yang berkeadilan,” timpal Johnny.

Sebelumnya, kepada penyidik, Bowo mengaku menerima duit Rp 2 miliar Enggartiasto agar ia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017. Saat itu Bowo merupakan pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara.

Atas pengakuan Bowo, Johnny mempertanyakan apa konteks pemberian uang itu. Pasalnya, menurut dia, hubungan antara DPR dan pemerintah adalah dalam hal pembuatan undang-undang. Dalam pembentukan UU, memang ada kewenangan DPR dan pemerintah, namun ihwal Permendag adalah kewenangan pemerintah.

“Permendag tidak ada urusannya dengan DPR, buat apa pengamanan dari DPR, enggak nyambung urusannya,” kata Johnny.

Johnny meyakini Enggartiasto selalu mengambil keputusan berbasis data dan prognosis kebutuhan. Perihal adanya aliran duit kepada Bowo, menurut dia, politikus Golkar itu lebih tahu. Untuk itu, ia meminta KPK melakukan pembuktian secara profesional.

“Kalau dari segi kami, kader Nasdem memang dituntut berani mengambil keputusan. Untuk menjadi pemimpin, tidak boleh takut mengambil keputusan, tandasnya.(ful/fin)

 

About Syaiful Amri

Check Also

Kirim Surat, Prabowo Subianto Beritahu Amien Rais dan Presiden PKS

FIN.CO.ID, JAKARTA – Sebelum bertemu Presiden Joko Widodo, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com