Kades Diminta Hati-Hati, Dana Desa Dikawal Jaksa

FIN.CO.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menggalakkan sosialisasi program pengawalan dana desa yang setiap tahunnya terus meningkat anggarannya. Bahkan Kejagungsudah memetakan titik lemah perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana desa.

Direktur B pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, M Yusuf mengatakan, pemetaan ini menjadi acuan bagi kejaksaan dalam melakukan pengawalan dana desa. Pengawalan dilakukan sejak tahap perencanaan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan.

“Asumsi jaksa, dengan naluri penyidikannya, kalau ada terindikasi akan adanya penyelewengan, itu cepat sekali terdeteksi. Kita akan ingatkan sejak dini agar tidak terjadi penyelewengan,” kata M Yusuf, Minggu (14/4).

Dia mengatakan dana desa merupakan salah satu implementasi poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

“Alokasi dana desa yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan menunjukkan perhatian besar Pemerintah dalam membangun desa sebagai Pemerintah asli masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019 ini dana desa mencapai Rp. 70 triliun,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Yusuf, perlu diimbangi dengan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola dana desa, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, ketidakpahaman para kepala desa terkait prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara pada gilirannya dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. “Yang tidak jarang pada akhirnya bermuara pada permasalahan hukum yang menyeret para kepala desa,” ujarnya.

Dia juga memaparkan, beberapa potensi permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa yang sering ditemui di lapangan, antara lain di tahap pendistrisbusian dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa.

Antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu.

Di tahap pengelolaan, antara lain dana desa dikelola sendiri secara kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses Kepala Desa.

Di tahap pemanfaatan, antara lain mark up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Di tahap pertanggungjawaban keuangan, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. “Laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi,” katanya.

Dia juga menegaskan hal yang berkaitan dengan dana desa ini telah disampaikan saat acara sosialisasi dana desa yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kejaksaan Agung, di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu saat mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka . “Ini bukti dan wujud kejaksaan untuk melakukanpengawalan dana desa,”tutupnya.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, pengawalan dana desa oleh Kejaksaan merupakan langkah tepat melakukan pencegahan penyelewengan dana desa. “Ini sangat baik langkah pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran,” katanya.

Selain itu, kata Boyamin, sejak dana desa digulirkan pemerintah diduga masih banyak penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Pasalnya banyak kasus hukum yang menjerat para Kepala Desa terkait penggunaan dana desa. “Di daerah banyak kasus dana desa kan, ini terjadi karena kepala desanya tidak paham soal penggunaan dana desa, jadi mereka mengambil keputusan yang berujung melanggar hukum,” jelasnya.

Karena itu, langkah kejaksaan memberikan pengawalan dana desa dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pengucuran anggaran sangat tepat untuk mengantisipasi pelanggaran hukum. “Ini sudah bagus, hanya saja jangan sampai ada kongkalikong antar jaksa yang mengawal dengan kepala desa,” tutupnya.

(lan/fin/wsa)