Breaking News

INI KATA WIRANTO SOAL KERAWANAN PILPRES

FIN.CO.ID – Pemilu serentak tahun ini tinggal hitungan hari. Potensi kerawanan jelas mucul. Dari manipulasi hasil perhitungan suara sampai gangguan keamanan. Meski demikian pemerintah, khususnya aparatan TNI-Polri berupaya menekan terjadinya konflik yang bisa memantik kerawanan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, untuk memastikan pesta deomkrasi lima tahun sekali itu berjalan aman dan lancar, aparat keamanan sudah mengeliminasi sejumlah potensi masalah.

Menurut Wiranto, perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal biasa. Hanya, jangan sampai menyebabkan pertengkaran. Apalagi membuat pemilik hak suara tidak memilih. “Jangan sampai ada yang golput,” imbuhnya.

Wiranto mengakui, informasi tidak benar yang beredar di masyarakat sangat banyak. Khususnya yang terkait dengan masalah keamanan. Menurut pejabat asal Jogjakarta tersebut, informasi itu disebar untuk membikin masyarakat khawatir. Padahal, pemerintah sudah memberi jaminan.”Bahkan pengerahan 600 ribu lebih prajurit Polri dan TNI,” imbuhnya.

Semua sudah tergelar dan siap menjaga keamanan saat masyarakat memilih presiden maupun wakil rakyat.Bahkan, sambung Wiranto, sejak jauh hari pemerintah dan aparat keamanan sudah memetakan potensi kerawanan melalui indeks kerawanan pemilu. Baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Polri.

“Dan selama enam bulan sudah kami mencoba untuk menetralisir berbagai kerawanan di daerah yang berbeda-beda,” jelasnya. Baik yang masih berada di dalam Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Sementara itu Polri telah mendeteksi gejala pergeseran daerah rawan pemilu. Bila sebelumnya, kota dan kabupaten di Papua bertengger di ranking atas. Kini kondisi berbeda, kota di sekitar Jakarta justru menduduki papan atas paling rawan konflik dalam pilpres 2019.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pergeseran memang terjadi untuk tingkat kerawanan kota dan kabupaten. Sebelumnya kerawanan di kota dan kabupaten, hampir pasti didominasi Papua. “Kota dan kabupaten seperti Nduga, biasanya paling rawan,” ujarnya.

Namun, pola itu mengalami dinamika. Polri mendeteksi sepuluh kota dan kabupaten paling rawan yakni, Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Pidie Jaya, Banggai, Donggala, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Mentawai, Tanah Datar, dan Jogjakarta. “Pergeseran ini memang mengejutkan,” jelasnya.

Terkait penyebabnya, dia menjelaskan bahwa adanya tiga kota dari provinsi DKI Jakarta dan satu kota Tangerang Selatan dalam daftar itu karena beberapa aspek. Yakni, penyelenggara, kontestasi capres, kontestasi pileg, dimensi partisipasi masyarakat, gangguan kamtibmas, ambang gangguan dan gangguan nyata. “Potensi akumulasi ini,” jelasnya. (khf/mhf/ful/fin)

About Syaiful Amri

Check Also

Tarik Menarik Calon Jaksa Agung

FIN.CO.ID, JAKARTA – Nama calon Jaksa Agung priode 2019-2024 mulai dibahas banyak pihak, khusunya jika ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com