Breaking News
Ketua KPU Arief Budiman didampingi Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dan Evi Novida Ginting diterima wakil ketua KPK, Saut Situmorang saat mendatangi gedung KPK di Jakarta, Senin (8/4/2019). Mereka membahas pengisian LHKPN. (Foto: Iwan Tri Wahyudi/FAJAR INDONESIA NETWORK.

Diminta Patuh Saja Aleg Ogah, Apalagi Lapor LHKPN

FIN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) 18.353 anggota legislatif (Aleg) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perilisan data tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Pencegahan LHKPN Pahala Nainggolan, Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU Ilham Saputera, dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting.

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memaparkan, menurut data per 8 April 2019, anggota legislatif yang telah melaporkan LHKPN mencapai 69,09% atau sebanyak 12.681. Data ini, kata dia, menunjukkan peningkatan dari statistik pelaporan LHKPN periode yang sama tahun lalu.

“Ada perbaikan sebenarnya di sektor legislatif. Jadi terima kasih, dalam beberapa waktu belakangan sangat gencar kita minta gitu,” ujar Pahala dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Pahala menambahkan, pengumuman LHKPN para wakil rakyat penting dilakukan lantaran sebagian besar dari mereka kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019. Hal ini, sambungnya, juga bisa menjadi bahan penilaian masyarakat untuk menentukan pilihan.

“Salah satunya kita sepakat bahwa elektronik LHKPN adalah instrumen yang bisa menguji apakah caleg ini jujur atau tidak,” tukasnya.

Lebih lanjut dalam data tersebut, dijelaskan bahwa legislator DPD menjadi wakil rakyat yang paling patuh LHKPN dengan presentase 77,27% (102 dari 132 wajib lapor). Disusul MPR dengan tingkat kepatuhan 75% (6 dari 8 wajib lapor), DPRD 69,20% (12.222 dari 17.663 wajib lapor), dan DPR 63,82% (351 dari 550 wajib lapor).

Selain merilis data anggota legislatif, KPK juga mengumumkan kepatuhan LHKPN para calon anggota legislatif (caleg). Dari 10.316 caleg yang wajib melaporkan harta kekayaannya, baru sekitar 4.140 orang atau 40,13%.

Lebih rinci, dari total 648 caleg DPR yang wajib lapor, baru 96 yang melapor (14,81%). Sementara, caleg DPD 696 wajib lapor, 553 yang telah melapor (79,45%). Sedangkan, caleg DPRD 8.972 wajib lapor, 3.491 di antaranya telah lapor (38,91%).

Pahala menyampaikan, masyarakat dapat menelusuri lebih lengkap data para caleg yang akan dipilih di elhkpn.kpk.go.id. Tak hanya pengecekan kepatuhan, dikatakan Pahala, dalam situs itu publik juga bisa mengecek jumlah serta bentuk kekayaan para caleg.

“Ini bisa diverifikasi oleh siapa pun. Kalau lihat nama (caleg), ‘Ini bener apa enggak sih janjinya?’, lihat saja gitu apakah dia menyampaikan laporan harta kekayaannya atau enggak,” jelasnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menerangkan, kerja sama antara KPK dan KPU tidak hanya akan berhenti pasca diumumkannya LHKPN. Ia memastikan, KPK akan selalu mendukung KPU agar kontestasi Pemilu 2019 dapat diselenggarakan secara jujur dan berintegritas.

“Perlu ditegaskan bahwa KPU dan KPK kerja samanya panjang perjalanannya, dan sampai nanti tentunya sebagaimana hasil perhitungan suara dilakukan KPK akan berada di tengah-tengah KPU,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), caleg memang diwajibkan melaporkan LHKPN maksimal tujuh hari usai dinyatakan terpilih. Namun, terangnya, mereka dipersilakan untuk melapor sebelum pemungutan suara. “KPK melihat waktu yang tersedia tujuh hari itu kan mepet, makanya KPK membuka ruang lebih panjang. Kalau mau diserahkan sekarang juga enggak apa-apa,” tuturnya. (riz/ful/fin)

 

 

 

About Syaiful Amri

Check Also

Lupakan “01-02”, Yuk Kita Kembali “00”

FIN.CO.ID – Sejumlah kiai di Jawa Timur sepakat melupakan “01” dan “02” terkait pilpres. Setelah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss