Breaking News
Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa saat dimintai keterangan KPK. Foto: Dok/FIN

Gawat, Kasus Mustafa Bisa Seret Tersangka Lain!

KPK Periksa Pemilik Hotel Sheraton, Bandarlampung

 

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggulirkan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah yang menjerat mantan Bupati Mustafa. Besar kemungkinan sejumlah pihak yang sempatdipanggil, akan kembali diperiksa, salah satunya Bupati Lampung TimurChusnunia Chalim atau yang biasa disapa Nunik.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap salah seorang tersangka pemilik Hotel Sheraton, Simon Susilo. Dalam kasus ini, Simon diduga berperan sebagai penyuap Mustafa.

Namun, Febri mengungkap Simon tidak dapat menghadiri pemanggilan. “Tersangka SSU (Simon Susilo) tidak hadir hari ini. Rencananya diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/4).

Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim alias Nunik, sempat dimintai keterangan KPK terkait kasus Mustafa, belum lama ini. Foto: Dok

Lebih lanjut dikatakan Febri, Simon telah mengirimkan surat kepada KPK. Isinya berupa permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadapnya lantaran mengaku sedang sakit. “Nanti akan kami pelajari (surat Simon) dan akan dilakukan pemanggilan kembali sesuai dengan kebutuhan penyidikan,” ucapnya.

Seiring berjalannya penyidikan, beredar kabar bahwa dana senilai total Rp95 miliar yang diduga dikumpulkan Mustafa dari perkara suap dan gratifikasi, diduga juga mengalir ke kantong Bupati Lampung Timur yang juga Calon Gubernur Lampung terpilih, Chusnunia Chalim alias Nunik.

Saat dikonfirmasi, Febri mengaku belum mendapat informasi tersebut. Namun, jika ditemukan bukti yang cukup, dirinya memastikan penyidik melakukan pengembangan perkara. “Kalau ada keterkaitannya nanti kita lihat di pengembangan perkara. Kalau ada bukti yang menuju ke sana akan kami telusuri,” paparnya.

Juru Bicara KPK Febry Diansyah saat memberikan keterangan. Foto: Dok/FIN

Sebelumnya, Nunik juga pernah diperiksa penyidik terkait kasus tersebut pada 1 Maret 2019 lalu. Ia menjalani pemeriksaan cukup lama sejak siang hingga pukul 18.30 WIB. Akan tetapi, ia enggan memberikan komentar terkait pemeriksaannya tersebut.

Febri menjelaskan, pemeriksaan terhadap Nunik kala itu dilakukan guna menelusuri penggunaan dana yang diduga dikumpulkan Mustafa. “Karena posisinya sebagai saksi maka yang kami dalami adalah seberapa jauh saksi mengetahui terkait dengan pengumpulan dana dan untuk siapa dana itu diberikan oleh tersangka,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa, seorang pimpinan dan tiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), serta dua pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan ini terkait pengembangan perkara dugaan suap kepada anggota DPRD Lamteng terkait pinjaman daerah tahun anggaran 2018.

Keempat anggota DPRD tersebut adalah Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi S, dan tiga Anggota DPRD Lamteng masing-masing Bunyana, Raden Zugiri, serta Zainudin. Sementara, dua pihak swasta yang dimaksud merupakan Pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan Pemilik PT Purna Arena Yudha Simon Susilo.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta menerangkan, Mustafa diduga menerima fee sebesar 10 hingga 20 persen dari ijon sejumlah proyek Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Diduga, sedikitnya ia menerima total Rp95 miliar. Dikatakan Alex, total nilai tersebut diterima Mustafa dalam kurun Mei 2017 hingga Februari 2018.

“Sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM dari 179 calon rekanan, sisanya Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal 56 calon rekanan,” ujar Alex dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (30/1).

Sementara itu, sambung Alex, Budi dan Simon diduga memberikan sebagian dana suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa senilai Rp12,5 miliar. Mustafa kemudian menjanjikan imbalan berupa proyek yang dikerjakan perusahaan Budi dan Simon akan dibiayai dari dana pinjaman daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Secara rinci, Budi memberikan uang Rp5 miliar yang merupakan fee atas ijon proyek paket pengerjaan ruas jalan senilai total Rp40 miliar. Sementara Simon menyerahkan Rp7,5 miliar yang juga merupakan fee 10 persen dari ijon dua proyek paket pengerjaan peningkatan jalan sebesar Rp76 miliar.

“Uang Rp12,5 miliar tersebut kemudian digunakan Mustafa untuk menyuap empat anggota DPRD Lamteng terkait pengesahan APBD Lamteng 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lamteng 2018 Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar,” tukas Alex.

Alex menjelaskan, dana pinjaman daerah yang diajukan bagi PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk merealisasikan pinjaman tersebut, kata Alex, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui DPRD Lamteng sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI.

Agar persetujuan dilakukan, anggota DPRD kemudian meminta dana Rp1 miliar kepada Mustafa. “Atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta. Sementara sisa Rp100 juta lainnya didapat dari dana taktis,” kata Alex.

Alex mengatakan, pihaknya juga berhasil mengungkap kode “cheese”. Kode tersebut merujuk pada dana Rp1 miliar yang digunakan untuk memuluskan persetujuan DPRD Lamteng.

Atas perbuatannya, Mustafa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Sedangkan, keempat anggota DPRD Lamteng disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara itu, kedua pengusaha pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor. (rizky/sayaifulamri/fin)

About Syaiful Amri

Check Also

Lupakan “01-02”, Yuk Kita Kembali “00”

FIN.CO.ID – Sejumlah kiai di Jawa Timur sepakat melupakan “01” dan “02” terkait pilpres. Setelah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss