Breaking News

Kementerian PUPR Hanya Serap 6,59 Persen Anggaran

FIN.CO.ID, JAKARTA – Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memaparkan bahwa pihaknya baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 7,3 triliun hingga 24 Maret 2019.

Dirinya menyebut, nilai tersebut merupakan 6,59 persen dari total anggaran Kementerian PUPR yang sebesar Rp 110,7 triliun di 2019.

“Realisasi keuangan dan fisik sampai 24 Maret kemarin dari Rp 110,7 triliun, untuk fisik 7,13 persen sedangkan keuangannya sebesar 6,59 persen,” Basuki Hadimuljono, Senin (25/3).

Lebih lanjut, Basuki kembali menyatakan bahwa realisasi anggaran tersebut bersumber dari hasil lelang pada tahun 2019 yang sudah terkontrak. Dan pada tahun 2019 ada 8.755 paket kontrak senilai Rp 88,5 triliun.

“Realisasinya hingga 24 Maret adalah Rp 49 triliun dengan jumlah 3.462 paket. Ini didapat dari hasil lelang. Jadi 2019 ini ada 8.755 paket pekerjaan yang harus dikerjakan di Kementerian PUPR,” Imbuhnya.

Menurut Basuki, saat ini masih ada 5.293 paket senilai Rp 39,5 triliun yang masih dalam proses lelang. Pihaknya mengklasifikasikan paket kontraktual pada 2019 yakni, kontrak kecil maksimal Rp 10 miliar, kontrak menengah Rp 10-100 miliar, dan kontrak besar di atas Rp 100 miliar. Pelaku jasa konstruksi dengan klasifikasi kecil mendapat porsi paling besar.

“Pada 2019 ini paket kecilnya jadi 71, menengah 22, besar 7 persen. Diharap dengan kebijakan ini, pengusaha kelas kecil dan menengah di daerah dapat porsi lebih besar, sehingga pelaku jasa konstruksi klasifikasi besar tak boleh lakukan pekerjaan di bawah Rp 100 miliar,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis memahami serapan anggaran dalam APBN TA 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan 24 Maret 2019 pada realisasi keuangan sebesar 6,59 dan realisasi fisik sebesar 7,13 dan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi pada realisasi keuangan sebesar 9,05 persen.

“Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi meningkatkan capaian kinerja dalam APBN TA 2019 sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI,” terangnya.

Lebih jauh, Fary kembali memaparkan poin kedua, bahwa Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi terhadap program Infrastruktur kerakyatan yang manfaatnya dapat dirasakan Iangsung oleh masyarakat.

“Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi untuk mempercepat realisasi program-program berbasis masyarakat tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” Imbuh Fary.

Lanjut Fary, poin yang ketiga, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk segera melakukan upaya-upaya dalam membuka blokir anggaran.

“Segera buka blokir yang diantaranya dengan melengkapi dokumen atau data dukung dan melakukan percepatan loan register atau Ioan yang belum efektif,” tandas Fary.

(by/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Kubu Prabowo Tuding Polri tak Netral, Tim Jokowi Bantah

FIN.CO.ID, Jakarta- Tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN), Wayan Sudirta membantah tuduhan kubu Prabowo yang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com