Breaking News
FOTO SEKKAB FOR FIN LURUSKAN ISU YANG BERKEMBANG: Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan terkait Isu kerusuhan besar dan aksi teror menjelang dan pascapemilu 2019, usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3).

Telinga Wiranto Panas

FIN.CO.ID, JAKARTA – Isu kerusuhan besar dan aksi teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjelang dan pascapemilu 2019 membuat telinga Wiranto panas. Cepat-cepat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu meredam rumor yang beredar.

“Saya nyatakan di sini, dari eskalasi yang ada, dari laporan intelijen, saya katakan tidak ada kerusuhan besar atau gerakan people power. Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai (aman, red) nanti pemilu,” kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3).

Rapat yang berlangsung tertutup itu membahas kesiapan pemerintah, penyelenggara, dan aparat keamanan jelang kampanye terbuka pemilu 2019. Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Asisten Operasi Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, serta perwakilan Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.

Wiranto mengimbau seluruh masyarakat agar tidak perlu khawatir terhadap isu gangguan keamanan fisik dalam rangka pemilu. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah terhasut isu, serta tidak perlu meninggalkan Indonesia guna menghindari kerusuhan.

“Karena tidak ada kerusuhan, kita tetap minta kepada seluruh masyarakat untuk tinggal di tempat, melaksanakan kewajiban memilih siapa capres/cawapres maupun anggota legislatif. Itu merupakan hak pilihnya,” tegasnya.

Mantan Panglima ABRI ini menegaskan, pemerintah melalui aparat keamanan menjamin keamanan pemilu. Begitu pula dengan KPU dan Bawaslu yang selalu ditekankan agar bisa melaksanakan berbagai tahapan pesta demokrasi dengan lancar.

Wiranto berharap masyarakat selaku pemilih, partai politik, kandidat, serta tim sukses masing-masing juga bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan panitia, sehingga pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif.

“Aparat keamanan betul-betul menjamin bahwa keamanan akan dapat kita selenggarakan sebaik-baiknya. Ini yang saya sampaikan dari hasil rapat kita. Secara terperinci memang saya tidak akan sampaikan karena telah tertuang di dalam berbagai peraturan perundangan yang sudah dirancang, yang disampaikan ke publik oleh KPU maupun Bawaslu,” katanya.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla berkeyakinan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman, meskipun belum lama ini telah terungkap terduga jaringan teroris Abu Hamzah dan keluarga di Sibolga, Sumatera Utara. “Menjelang Pilpres, amanlah. Kita sudah empat kali pemilihan langsung, itu aman-aman saja,” kata Jusuf Kalla usai membuka International Reform Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3).

Wapres menyatakan sangat mengapresiasi tim Densus 88 Anti Teror yang telah berhasil mengungkap jaringan teroris Abu Hamzah di Sibolga. “Selama ini orang berpikir (teroris, red) di Jakarta, di Surabaya, dan ternyata sekarang di Sibolga. Tidak pernah ada suara-suara (teroris) masuk di situ,” ujarnya.

Jusuf Kalla tidak khawatir dari aspek keamanan, khususnya ancaman terorisme setelah melihat adanya kekuatan dan kemampuan tim Densus 88 Anti Teror serta aparat lainnya yang mampu mengatasi aksi-aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air selama ini.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pelaku terduga teroris yang berhasil ditangkap Densus 88 Anti Teror di Sibolga dan Lampung merupakan bagian dari jaringan yang berafiliasi dengan ISIS. Penangkapan di Sibolga, merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terduga teroris R di Lampung sebelumnya.

Istri terduga teroris Husein alias Abu Hamzah di Sibolga diduga meledakkan diri sengaja dilakukan pelaku sebagai bom bunuh diri. Akibat ledakan bom lontong tersebut, istri dan anak terduga teroris meninggal.

Pandangan lain disampaikan, Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia lebih memilih semua komponen untuk mengawal demokrasi agar berjalan dan bekerja menuju demokrasi yang konstitusional. Apalagi di tahun politik,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam siaran pers yang diterima Fajar Indonesia Network, Kamis (14/3).

Dalam sambutannya, pria asal Lampung itu mengajak kepada semua untuk menjalankan tugas-tugas MPR meski di akhir-akhir masa tugas. Kehadiran anggota baru dirasa sangat penting apalagi di tengah tahun politik.

Di akhir masa jabatan MPR, menurut Zulkifli Hasan diharapkan para anggota tetap maksimal dalam bekerja. Hal demikian diingatkan sebab masyarakat akan mengawasi dan menilai komitmen para anggota dalam bekerja dan menyerap aspirasi masyarakat.

Zulkifli Hasan memaparkan, MPR merupakan lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang konstitusional.

Di tahun terakhir, menurutnya, merupakan kesempatan bagi anggota untuk mencermati dengan seksama aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seringnya bertemu dengan masyarakat akan semakin mendekatkan aspirasi yang berguna untuk kemajuan demokrasi yang dibangun.

(rls/ful/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

KPU Fokus ke MK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pasca Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mendaftarkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!