Breaking News

Putusan MK Sudah Tepat

FIN.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi(MK) mengeluarkan putusan yang konstitusional bahwa presiden tak perlu cuti kampanye saat mengikuti kontestasi Pilpres. Hal ini menuai polemik di kalangan pengamat politik. Bahkan, sebelumnya, sejumlah mahasiswa melakukan protes karena presiden tak melakukan cuti kampanye.

Menanggapi putusan MK tersebut, Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing menilai bahwa keputusan itu sudah tepat dan baik bagi bangsa dan negara. Sebelumnya (Presiden SBY) disampaikan dirinya, yang ingin maju periode kedua menjadi presiden, tidak perlu mengambil cuti pada masa kampanye.

Bahkan saya berfikir lebih jauh, bisa saja negeri ini mempertimbangkan melakukan amandemen UUD 1945, agar presiden diwajibkan tidak cuti selama lima tahun masa jabatannya. Kecuali karena gangguan kesehatan yang sangat luar biasa dengan rekomendasi dari tim dokter kepresidenan. K arena tidak dapat berfikir jernih, apalagi tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Itupun dalam kurun waktu terukur, papar Emrus kepada Fajar Indonesia Network, di Jakarta, Kamis (14/3).

Bukan tanpa alasan, pria yang juga menjadi dosen Ilmu Politik di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menilai, selain sebagai simbol negara, presiden mempunyai tangung jawab sangat strategis dan penting untuk bangsa dan negara.

Konstitusi memberikan tugas sangat mulia kepada presiden. Karena itu, status dan peran presiden harus sepanjang waktu, selama 24 jam, dalam kurun waktu lima tahun. Tidak satu detik boleh terlewatkan begitu saja. Ia tetap presiden. Sedang tidur saja pun, jabatan presiden melekat pada dirinya. Itulah sebabnya, jika ada urusan penting apalagi genting tentang bangsa dan negara, dia harus senantiasa terjaga dari tidurnya, paparnya.

Oleh karena itu, keputusan MK bahwa presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye tanpa cuti, sangat konstitusional dan sekaligus demi keberlangsungan berbangsa dan beregara di negeri ini. Alasan tidak perlu cuti, bisa dilihat dari tugas dan tanggung jawab presiden yang sangat luar biasa dan strategis dalam UUD 1945.

Tugas yang sangat mulia yang membuat presiden tidak perlu mengambil hak cuti, anatara lain, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya yang sesuai dengan undang-undang. Presiden kepala pemerintahan (eksekutif-red), ucap Emrus.

Terpisah, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, segala keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan kekuatan hukum tetap, wajib dijalani. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya mematuhi peraturan dan hukum yang telah ditetapkan.

Ia menuturkan, jika salah satu kubu dalam ajang Pilpres yang merasa dirugikan dengan keputusan MK, ada jalan-jalan yang bisa ditempuh. Salah satunya dengan melakukan Judicial Review ke Mahamah Konstitusi. Namun, hal ini tentu membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.

Itu kan sudah menjadi kepurusan MK. Mengikat. Jadi memang harus diikuti dan dipatuhi. Karena ini negara hukum. Maka kita semua wajib untuk patuh terhadap hukum. Jika ada kubu 02 keberatan. Maka cara yang terbaik adalah melakukan JR, tandasnya.

Terpisah, sebelumnya Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno, Hanafi Rais enggan berkomentar panjang terkait putusan MK dikarenakan akan membahas langkah konkrit lanjutan.

Namun, Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai kasus ini bakal menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat yang melihat kinerja aparatur sipil negara dan badan pemerintahan.

“Selama ini kita mencoba percaya dengan para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, dan kalau sudah dengan kasat mata dan di nalar biasa saja itu masuk pelanggaran terkait dengan jabatan aktif melakukan dukungan, tidak cuti segala, itu kan tentu sudah tidak masuk di akal kita,” kata dia, kemarin.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menganggap, masyarakat bakal melihat keberpihakan penyelenggara pemilu pada paslon tertentu.

“”Kalau itu dibiarkan terus, masyarakat mungkin sekarang, ya, tidak bisa marah dalam arti vulgar, tetapi saya kira lama kelamaan mereka akan kecewa dan saya meyakini masyarakat akan memberi hukuman pada mereka yang curang di bilik suara nanti dengan memilih Prabowo-Sandi,” kata Hanafi sembari memberi contoh terkait dengan kasus yang dilakukan 15 camat yang mendukung paslon 01 beberapa waktu lalu.

(khf/frs/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

KPU Fokus ke MK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pasca Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mendaftarkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!